Berita

Program serbuan vaksinasi di GOR Arcamanik, Bandung/Ist

Politik

12 Juta Vaksin "Nganggur", Komisi VI DPR: Faktanya Daerah Teriak Minta Vaksin, Ada Apa?

SENIN, 02 AGUSTUS 2021 | 09:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Stok vaksin Covid-19 yang diklaim masih tersisa 12 juta dosis yang belum terpakai berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, sejumlah daerah justru mengalami kekurangan vaksin.

"Dari kabupaten yang saya sudah dicek lewat Fraksi Nasdem di Samosir, Toba, dan Nias, mereka justru meminta stok vaksin dikirim dari pusat. Ini kok jadi bertolak belakang?" ungkap Martin dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/8).


Berangkat dari kondisi tersebut, politisi Nasdem ini pun meminta kepada pemerintah terbuka soal keberadaan vaksin Covid-19 tersebut.

"Jadi, sebenarnya barang itu ada di mana? Ada di daerah mana, dan berapa banyak? Jangan hanya menyebut di daerah, karena Indonesia ada ratusan daerah," tanya Martin.

Selain itu, ia juga menyinggung aturan dalam surat edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 16/2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada masa pandemi. Dalam SE tersebut, mensyaratkan kartu vaksin minimal dosis pertama.

"Jika ada persyaratan minimal dosis pertama dilakukan, tapi vaksinnya itu sendiri tidak ada di daerah, bagaimana mungkin masyarakat bisa melakukan vaksinasi," tegas Martin.

Oleh karenanya, ia pun meminta pemerintah benar-benar serius dan transparan soal stok vaksin Covid-19. Hal tersebut penting agar program vaksinasi massal bisa berjalan maksimal seperti diperintahkan Presiden Joko Widodo.

"Jangan sampai pemerintah pusat ingin menggalakkan percepatan vaksinasi, tetapi ketika masyarakat sudah mau divaksin, eh vaksinnya tidak sampai ke daerah," pungkas Martin.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Mahkota Peradaban adalah Kemanusiaan

Senin, 26 Januari 2026 | 17:59

Thomas Djiwandono Ulas Arah Kebijakan Ekonomi di Hadapan DPR

Senin, 26 Januari 2026 | 17:49

Pemkab Bekasi Larang Developer Bangun Rumah Baru

Senin, 26 Januari 2026 | 17:46

Pengamat: SP3 Eggi Sudjana Perlu Dikaji Ulang

Senin, 26 Januari 2026 | 17:31

Adies Kadir Diusulkan jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Senin, 26 Januari 2026 | 17:26

Oknum TNI AL Pengeroyok Buruh di Talaud Bakal Ditindak Tegas

Senin, 26 Januari 2026 | 17:13

KLH Tunggu Langkah Kementerian Lain soal Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Senin, 26 Januari 2026 | 16:58

Noel Ebenezer Ingatkan Purbaya: Ada Pesta Bandit Terganggu

Senin, 26 Januari 2026 | 16:53

Longsor Watukumpul

Senin, 26 Januari 2026 | 16:51

Habiburokhman: Rekomendasi DPR kepada Polri Bersifat Mengikat

Senin, 26 Januari 2026 | 16:42

Selengkapnya