Berita

Program serbuan vaksinasi di GOR Arcamanik, Bandung/Ist

Politik

12 Juta Vaksin "Nganggur", Komisi VI DPR: Faktanya Daerah Teriak Minta Vaksin, Ada Apa?

SENIN, 02 AGUSTUS 2021 | 09:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Stok vaksin Covid-19 yang diklaim masih tersisa 12 juta dosis yang belum terpakai berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, sejumlah daerah justru mengalami kekurangan vaksin.

"Dari kabupaten yang saya sudah dicek lewat Fraksi Nasdem di Samosir, Toba, dan Nias, mereka justru meminta stok vaksin dikirim dari pusat. Ini kok jadi bertolak belakang?" ungkap Martin dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/8).


Berangkat dari kondisi tersebut, politisi Nasdem ini pun meminta kepada pemerintah terbuka soal keberadaan vaksin Covid-19 tersebut.

"Jadi, sebenarnya barang itu ada di mana? Ada di daerah mana, dan berapa banyak? Jangan hanya menyebut di daerah, karena Indonesia ada ratusan daerah," tanya Martin.

Selain itu, ia juga menyinggung aturan dalam surat edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 16/2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada masa pandemi. Dalam SE tersebut, mensyaratkan kartu vaksin minimal dosis pertama.

"Jika ada persyaratan minimal dosis pertama dilakukan, tapi vaksinnya itu sendiri tidak ada di daerah, bagaimana mungkin masyarakat bisa melakukan vaksinasi," tegas Martin.

Oleh karenanya, ia pun meminta pemerintah benar-benar serius dan transparan soal stok vaksin Covid-19. Hal tersebut penting agar program vaksinasi massal bisa berjalan maksimal seperti diperintahkan Presiden Joko Widodo.

"Jangan sampai pemerintah pusat ingin menggalakkan percepatan vaksinasi, tetapi ketika masyarakat sudah mau divaksin, eh vaksinnya tidak sampai ke daerah," pungkas Martin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya