Baliho Puan Maharani bertebaran di berbagai titik jalan protokol kabupaten/kota se-Indonesia/Ist
Dari sisi etika publik gerakan promosi politik Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berupa baliho di berbagai titik tidak dapat dijadikan teladan.
Demikian kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/8).
Kata Dedi, Indonesia sudah lebih dari dari 16 bulan menghadapi pandemi virus corona baru (Covid-19). Imbasnya, saat ini banyak masyarakat yang mengalami kesusahan karena tidak dapat menjalankan aktivitas ekonominya.
Secara politik, Dedi berpandangan apa yang dilakukan Puan adalah sah karena sedang membidik kursi di Pilpres 2024 mendatang.
"Dari sisi etika publik jelas sangat mengganggu terlebih negara dalam konsisi krisis kemanusiaan imbas pandemi. Puan jelas tidak dapat dijadikan teladan," demikian kata Dedi.
Jika benar ingin dikenang oleh publik, Dedi menyarankan Putri Megawati itu menggunakan kecukupan logistik politiknya untuk mengalokasikan anggarannya untuk membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi Covid-19.
Apalagi, kata Dedi, sebagai putri mahkota PDI Perjuangan, ia bisa mengakses struktur partai hingga ke desa-desa.
"Itu jauh lebih diingat publik dibanding hanya dengan foto yang terpasang di jalanan. Jauh lebih berdampak jika Puan alokasikan anggaran untuk mengatasi pandemi," demikian saran Dedi.
Dalam beberapa bulan terakhir bertebaran baliho Ketua DPR RI di berbagai titik di Indonesia. Baliho yang dipasang dengan berbagai ukuran besar.
Baliho Puan dengan tulisan Kepak Sayang Kebhinekaan misalnya, juga terpasang di atas jalan protokol kabupaten/kota.
Gambar perempuan yang digadang akan menjadi calon presiden di tahun 2024 mendatang itu, massif terpasang di basis PDIP di provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Bahkan sempat terjadi aksi vandalisme terhadap baliho Puan di Surabaya dan Kota Blitar, Jawa Timur.
