Berita

Presiden Tunisia Kais Saied/Net

Dunia

Tolak Tuduhan Lakukan Kudeta, Presiden Tunisia: Saya Tak akan Berubah jadi Diktator

MINGGU, 01 AGUSTUS 2021 | 09:33 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Keputusan untuk memecat perdana menteri dan membekukan parlemen bukan upaya kudeta, dan sesuai dengan konstitusi.

Begitu yang dikatakan oleh Presiden Tunisia Kais Saied ketika menanggapi tuduhan kudeta yang dilakukannya. Ia juga menegaskan tidak akan berubah menjadi seorang diktator seperti yang dikhawatirkan publik.

"Saya tau teks konstitusi dengan sangat baik, menghormatinya dan mengajarinya. Dan setelah sekian lama, saya tidak akan berubah menjadi diktator seperti yang dikatakan beberapa orang," ujar presiden yang seorang mantan profesor hukum itu, seperti dikutip Reuters, Minggu (1/8).


Di tengah krisis pandemi Covid-19, Saied pada pekan lalu memicu krisis politik dengan memecat perdana menteri dan membekukan parlemen selama sebulan. Akibatnya partai-partai besar menyebutnya telah melakukan kudeta.

Sejauh ini, Saied juga belum melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meyakinkan rakyat Tunisia, termasuk penunjukkan perdana menteri sementara dan membuat peta jalan untuk mengakhiri tindakan darurat.

Kekhawatiran publik meningkat ketika pada Jumat (30/7), pihak berwenang menangkap anggota parlemen dan blogger berpengaruh, Yassin Ayari.

Pengadilan militer mengatakan Ayari telah dipenjara oleh keputusan pengadilan yang dikeluarkan tiga tahun lalu karena mencemarkan nama baik tentara.

Kemudian Saied mencabut kekebalan anggota parlemen, membuat kasus-kasus muncul ke permukaan dan mereka rentan untuk ditangkap.

Anggota parlemen lainnya, Maher Zid dari partai Muslim Karama konservatif, juga ditahan pada Jumat malam. Ia dijatuhi hukuman dua tahun penjara pada 2018 karena menyinggung orang-orang di media sosial dan menghina presiden saat itu.

Otoritas juga mengumumkan akan menyelidiki dugaan kekerasan yang dilakukan orang-orang yang memprotes tindakan Saied selama demonstrasi.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya