Berita

Presiden Tunisia Kais Saied/Net

Dunia

Tolak Tuduhan Lakukan Kudeta, Presiden Tunisia: Saya Tak akan Berubah jadi Diktator

MINGGU, 01 AGUSTUS 2021 | 09:33 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Keputusan untuk memecat perdana menteri dan membekukan parlemen bukan upaya kudeta, dan sesuai dengan konstitusi.

Begitu yang dikatakan oleh Presiden Tunisia Kais Saied ketika menanggapi tuduhan kudeta yang dilakukannya. Ia juga menegaskan tidak akan berubah menjadi seorang diktator seperti yang dikhawatirkan publik.

"Saya tau teks konstitusi dengan sangat baik, menghormatinya dan mengajarinya. Dan setelah sekian lama, saya tidak akan berubah menjadi diktator seperti yang dikatakan beberapa orang," ujar presiden yang seorang mantan profesor hukum itu, seperti dikutip Reuters, Minggu (1/8).


Di tengah krisis pandemi Covid-19, Saied pada pekan lalu memicu krisis politik dengan memecat perdana menteri dan membekukan parlemen selama sebulan. Akibatnya partai-partai besar menyebutnya telah melakukan kudeta.

Sejauh ini, Saied juga belum melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meyakinkan rakyat Tunisia, termasuk penunjukkan perdana menteri sementara dan membuat peta jalan untuk mengakhiri tindakan darurat.

Kekhawatiran publik meningkat ketika pada Jumat (30/7), pihak berwenang menangkap anggota parlemen dan blogger berpengaruh, Yassin Ayari.

Pengadilan militer mengatakan Ayari telah dipenjara oleh keputusan pengadilan yang dikeluarkan tiga tahun lalu karena mencemarkan nama baik tentara.

Kemudian Saied mencabut kekebalan anggota parlemen, membuat kasus-kasus muncul ke permukaan dan mereka rentan untuk ditangkap.

Anggota parlemen lainnya, Maher Zid dari partai Muslim Karama konservatif, juga ditahan pada Jumat malam. Ia dijatuhi hukuman dua tahun penjara pada 2018 karena menyinggung orang-orang di media sosial dan menghina presiden saat itu.

Otoritas juga mengumumkan akan menyelidiki dugaan kekerasan yang dilakukan orang-orang yang memprotes tindakan Saied selama demonstrasi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya