Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

ProDEM Minta Jokowi Hati-hati Dengan Kerikil-Kerikil yang Bisa Jadi Sandungannya

MINGGU, 01 AGUSTUS 2021 | 08:25 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kerikil itu lebih berbahaya daripada batu besar dan lontarannya pun jauh. Begitu cara Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule memberi peringatan kepada Presiden Joko Widodo di tengah penanganan pandemi Covid-19.

Penanganan pandemi Covid-19, ujarnya, telah membuat Presiden Joko Widodo kini mulai kehilangan kepercayaan dari rakyat. Sebab, kebijakan yang diambil dan sudah berganti-ganti nama tidak juga kunjung efektif menurunkan angka sebaran virus mematikan yang bermula dari China itu.

Bahkan sebaliknya, sebaran Covid-19 melonjak dan korban meninggal terus berjatuhan.


“Goliat tersungkur bukan karena batu besar. Dan orang jatuh karena tersandung batu kecil, bukan batu besar,” tekan Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Minggu (1/8).

Kerikil yang dimaksud adalah orang-orang yang berada dalam lingkaran Presiden Joko Widodo dan selalu berbuat menyimpang. Penyimpangan dilakukan karena kepentingan ekonomi, juga pencitraan untuk menyongsong Pilpres 2024.

Kehadiran mereka, sambung Iwan Sumule, seperti kerikil dalam sepatu yang semakin diabaikan akan semakin membuat kaki terluka.

Presiden Joko Widodo, sebenarnya sudah paham dengan keberadaan mereka. Setidaknya pada tahun lalu Jokowi sudah berulang kali mengulang kemarahan mengenai sense of crisis para pembantunya yang tidak kunjung terlihat dalam penanganan pandemi.

Adapun kerikil-kerikil yang harus disingkirkan Jokowi adalah mereka yang selalu menolak saran para ahli dan selalu merasa paling benar. Padahal kenyataannya, cara yang diambil justru membuat Covid-19 melonjak.

Selain itu, Jokowi harus tegas pada menteri yang coba untuk berbisnis dengan Covid-19. Salah satunya, jangan sampai ada menteri yang berbisnis vaksin di saat rakyat kekurangan vaksin.

Jokowi juga harus tegas pada menteri yang hanya bisa berutang dalam mengelola keuangan negara. Menteri yang hanya mengandalkan strategi konvensional dan nirterobosan itu harus segera disingkirkan.

“Setidaknya dengan menyingkirkan menteri tukang utang, Jokowi bisa terhindar dari predikat sebagai presiden yang meninggalkan utang terbesar,” sambungnya.

Terakhir, Iwan Sumule juga menyoroti menteri yang justru sibuk mengurusi internal partai lain. Padahal posisinya adalah lingkaran utama pemerintah. Selain tidak fokus, yang bersangkutan juga bisa mencederai nama istana.

“Agar tak jatuh tersandung, Pak Jokowi lihat dan teliti pembantu-pembantu Anda, siapa saja kerikil itu?” tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya