Berita

Dunia

Tegas, Biden Janji Tidak Akan Politisir Kerja Intelijen

SABTU, 31 JULI 2021 | 14:36 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kerja intelijen haruslah dipisahkan dari politik. Begitu penegasan yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidatonya di Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI) pada Selasa lalu (27/7). Ini adalah pernyataan resmi perdana Biden sebagai presiden di hadapan ODNI.

Untuk diketahui, ODNI merupakan lembaga tingkat senior yang memberikan pengawasan kepada Komunitas Intelijen. ODNI mengawasi 17 organisasi intelijen Amerika Serikat.

Pidato Biden tersebut membawa angin segar bagi ODNI, mengingat, selama sekitar empat tahun terakhir, lembaga tersebut mendapat kritikan dari pendahulu Biden, yakni Donald Trump. Pada masa pemerintahannya, Trump kerap menuduh komunitas intelijen melakukan praktik seperti "Nazi" dan mengatakan bahwa para pemimpin top lembaga itu harus "kembali ke sekolah".


Namun kini Biden menegaskan sikapnya yang bertolak belakang dari Trump. Dalam pidatonya, Biden bersumpah untuk tidak pernah mempolitisasi pekerjaan komunitas intelijen.

"Anda telah melayani rakyat Amerika tidak peduli partai politik mana yang memegang kekuasaan di Kongres atau Gedung Putih," kata Biden kepada staf di ODNI.

"Ini sangat penting, sehingga Anda dan harus benar-benar bebas dari tekanan politik atau campur tangan partisan. Ini mendasar. Dan saya ingin benar-benar jelas bahwa pemerintahan saya membawa kita kembali ke dasar," tekannya.

"Saya tidak akan pernah mempolitisir pekerjaan yang Anda lakukan. Anda memegang kata-kata saya tentang itu," tegas Biden.

Selain itu, dia juga menjelaskan soal masalah disinformasi yang merajalela yang membuat orang semakin sulit mengakses fakta untuk dapat membuat keputusan. Dia secara khusus menyebut tindakan Rusia.

“Dalam (risalah harian presiden) hari ini, Anda semua bersiap untuk saya, lihat apa yang sudah dilakukan Rusia tentang pemilihan 2022 dalam informasi yang salah. Ini adalah pelanggaran murni terhadap kedaulatan kami,” kata Biden.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya