Berita

Dunia

Tegas, Biden Janji Tidak Akan Politisir Kerja Intelijen

SABTU, 31 JULI 2021 | 14:36 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kerja intelijen haruslah dipisahkan dari politik. Begitu penegasan yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidatonya di Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI) pada Selasa lalu (27/7). Ini adalah pernyataan resmi perdana Biden sebagai presiden di hadapan ODNI.

Untuk diketahui, ODNI merupakan lembaga tingkat senior yang memberikan pengawasan kepada Komunitas Intelijen. ODNI mengawasi 17 organisasi intelijen Amerika Serikat.

Pidato Biden tersebut membawa angin segar bagi ODNI, mengingat, selama sekitar empat tahun terakhir, lembaga tersebut mendapat kritikan dari pendahulu Biden, yakni Donald Trump. Pada masa pemerintahannya, Trump kerap menuduh komunitas intelijen melakukan praktik seperti "Nazi" dan mengatakan bahwa para pemimpin top lembaga itu harus "kembali ke sekolah".


Namun kini Biden menegaskan sikapnya yang bertolak belakang dari Trump. Dalam pidatonya, Biden bersumpah untuk tidak pernah mempolitisasi pekerjaan komunitas intelijen.

"Anda telah melayani rakyat Amerika tidak peduli partai politik mana yang memegang kekuasaan di Kongres atau Gedung Putih," kata Biden kepada staf di ODNI.

"Ini sangat penting, sehingga Anda dan harus benar-benar bebas dari tekanan politik atau campur tangan partisan. Ini mendasar. Dan saya ingin benar-benar jelas bahwa pemerintahan saya membawa kita kembali ke dasar," tekannya.

"Saya tidak akan pernah mempolitisir pekerjaan yang Anda lakukan. Anda memegang kata-kata saya tentang itu," tegas Biden.

Selain itu, dia juga menjelaskan soal masalah disinformasi yang merajalela yang membuat orang semakin sulit mengakses fakta untuk dapat membuat keputusan. Dia secara khusus menyebut tindakan Rusia.

“Dalam (risalah harian presiden) hari ini, Anda semua bersiap untuk saya, lihat apa yang sudah dilakukan Rusia tentang pemilihan 2022 dalam informasi yang salah. Ini adalah pelanggaran murni terhadap kedaulatan kami,” kata Biden.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya