Berita

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Kamrussamad/Net

Politik

Anak Buah Prabowo Usul Jokowi Tiru Cara Bung Karno Mengatasi Krisis Ekonomi

SABTU, 31 JULI 2021 | 12:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Berbagai upaya patut dipersiapkan pemerintah dalam mengantisipasi kemungkinan krisis moneter di tengah sentimen negatif pandemi Covid-19 yang tidak kunjung berakhir.

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad menyampaikan, kondisi yang tidak menentu saat ini lantaran adanya mutasi virus Covid-19. Ia pun menyarankan pemerintah meniru cara Presiden pertama RI, Soekarno saat menghadapi krisis ekonomi.

“Menurut saya pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan moneter yang pernah diambil oleh Presiden Soekarno pada 1966,” ucap Kamrussamad dalam acara Trijaya FM secara virtual, Sabtu (31/7).


Politisi Partai Gerindra ini mengisahkan, ketika krisis ekonomi kala itu, Presiden Soekarno lebih memilih kebijakan money printing.

"Sekarang, berbagai macam dunia usaha mengalami kesulitan, NPL (non-performing loan) kita tidak terkendali, maka perlu kemungkinan itu kita ambil,” imbuhnya.

Menurutnya, quantitative easing yang dijalankan Bank Indonesia belum bisa membukan demand side guna menjaga keberlangsungan ekonomi nasional. Sarannya, agar masyarakat miskin tidak bertambah banyak, maka pemerintah perlu melakukan money printing.

“Sekaligus menungkatkan daya beli, maka solusi yang bisa ktia lakukan adalah money printing, bisa dibagikan kepada masyarakat karena sektor produksi kita jauh lebih baik hari ini dibandingkan tahun 1966 ketika Presiden Soekarno,” ucap anak buah Prabowo Subianto ini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya