Berita

Ahli Hukum Tata Negara Said Salahudin/Net

Politik

Demokrat dan Golkar Diminta Legawa Berikan Kursi Wagub Papua ke Partai Lain

SABTU, 31 JULI 2021 | 01:42 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Polemik pergantian antar waktu (PAW) Wakil Gubernur Papua, sebenarnya bisa dihindari jika Partai Golkar dan Partai Demokrat mau berbesar hari merelakan jabatan tersebut ke partai lain.

"Teman-teman di Partai Demokrat, teman-teman di Oartai Golkar kita tunjukkan jiwa sportif, berbesar hati untuk merelakan kursi cawagub itu kepada kepada tujuh parpol yang lain," ucap Ahli Hukum Tata Negara, Said Salahudin, kepada awak media, Rabu (28/7).

Said meminta kepada Demokrat dan Golkar untuk dapat mendukung Kenius Kogoya, lantaran dilihat dari kekuatan kursi legislatif Partai Hanura di DPRP cukup banyak.


"Demokrat, Golkar, mendukung juga pak Kenius Kogoya. Bukan karena PKP dukung pak Keni, tapi coba lihatlah dari urutan kursi juga sangat wajar. Secara politik itu memberikan kepada pak Keni yang dulu menyetor 5 kursi kepada pasangan Lukas Klemen jilid ll," ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLPapua, Jumat (30/7).

Ia juga meminta agar Demokrat dan Golkar mengambil peran penelaah atau peran mediator terhadap calon-calon lain, tanpa mengusung calonnya.

"Agar nama yang muncul ke DPRP melalui Gubernur itu dua saja, maka mereka mengambil peran itu, memediasi," imbuh Said.

Kepada Koalisi Lukmen Jilid ll, Salahudin menyampaikan, ketika tiap partai dalam Koalisi mengusung calon Wagubnya lebih dari 1, hal itu akan semakin rumit. Karena nantinya hanya 2 calon yang akan didorong ke DPRP untuk dipilih.

"Apalagi satu partai mengusung lebih dari satu (calon), bayangkan, apakah enggak rumit itu," tuturnya.

Dalam etika berpolitik, Said Salahudin menambahkan, sangat wajar kalau kali ini dukungan harus diberikan kepada Kenius Kogoya selaku Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua.

"Ada etika berpolitik, ada fatsun (sopan santun berpolitik) yang harus diperhatikan teman-teman. Sangat wajar kalau kali ini calon itu dukungannya diberikan kepada pak Kenius Kogoya," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya