Berita

Presiden Tunisia Kais Saied/Net

Dunia

Kudeta Tunisia, AS: Presiden Kais Saied Harus Kembali Ke Jalan Demokrasi

JUMAT, 30 JULI 2021 | 07:16 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemecatan perdana menteri dan pembekuan parlemen yang dinilai sebagai kudeta oleh Presiden Tunisia Kais Saied telah membangkitkan kekhawatiran dunia.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menggambarkan tindakan Saied kemungkinan telah berlawanan dengan konstitusi. Ia pun mendesak Saied untuk mengembalikan Tunisia ke jalur demokrasi.

Hal itu disampaikan Blinken dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera pada Kamis (29/7), beberapa hari setelah ia berbicara dengan Saied pada Senin (26/7).


Pernyataan Blinken tampak lebih keras dari komentar pemerintah AS sebelumnya terkait situasi di Tunisia.

Sementara itu, dari laporan Reuters, Saied menyerukan keadaan darurat nasional atas pandemi dan pemerintahan yang buruk untuk memberhentikan perdana menteri, membekukan parlemen dan merebut kendali eksekutif.

Empat hari setelah Saied mengumumkan langkahnya, dia belum menunjuk perdana menteri baru atau memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana dia menangani periode 30 hari pembekuan parlemen.

Pada Kamis, Saied menunjuk penasihat keamanan nasionalnya untuk mengambil alih Kementerian Dalam Negeri tetapi berjanji untuk menegakkan hak dan kebebasan.

"Tidak ada yang ditangkap. Tidak ada yang dirampas haknya," ujarnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya