Berita

Presiden Kais Saied memecat lebih banyak pejabat hanya dalam hitungan hari/Net

Dunia

Presiden Pecat Sederet Pejabat Top, Krisis Politik Tunisia Memburuk

KAMIS, 29 JULI 2021 | 17:38 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Tunisa semakin terperosok ke dalam ketidakpastian politik. Pasalnya, Presiden Kais Saied memecat lebih banyak pejabat hanya dalam hitungan hari.

Dia juga diketahui sebelumnya telah memecat Perdana Menteri Hichem Mechichi, membekukan Parlemen dan mengambil alih kekuasaan eksekutif. Tidak sampai situ, Saied juga memecat menteri pertahanan dan kehakiman serta sederet pejabat top Tunisia lainnya, tidak lama setelah itu.

Presiden berusia 63 tahun yang juga merupakan mantan dosen hukum dan pendatang baru politik yang menang telak dalam pemilihan presiden 2019 itu juga mengeluarkan dekrit pemecatan daftar panjang pejabat senior pemerintah, termasuk kepala jaksa militer. Bahkan pada Rabu (28/7), dia juga memberhentikan CEO saluran televisi nasional Wataniya.


Dikabarkan Al Jazeera, dia pun mencabut kekebalan parlemen dari anggota parlemen dan mengambil alih kekuasaan kehakiman. Saied juga telah memerintahkan penyelidikan terhadap tiga partai politik yang diduga menerima dana asing sebelum pemilu 2019.

Langkah tersebut diambil Saied setelah serangkaian demonstrasi anti-pemerintah skala besar terjadi di Tunisia. Para demonstran memprotes kegagalan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Tentu banyak pihak yang menentang langkah Saied itu. Dalam sebuah pernyataan bersama, kelompok-kelompok masyarakat sipil utama di Tunisia memperingatkan bahwa penangguhan paremen tidak sah. Mereka menuntut batas waktu untuk tindakan politik.

Di sisi lain, Saied mengklaim bahwa tindakan yang dia ambil dibenarkan di bawah konstitusi, yang memungkinkan kepala negara untuk mengambil tindakan luar biasa yang tidak ditentukan jika terjadi ancaman yang akan segera terjadi.

Sementara itu, Partai Ennahdha, yang merupakan faksi terbesar dalam pemerintahan koalisi, awalnya menyebut perebutan kekuasaan yang dilakukan presiden itu sebagai “kudeta”.

Sedangkan sejumlah pihak seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menyuarakan keprihatinan atas situasi yang sedang terjadi di Tunisia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya