Intensitas bencana di Indonesia dalam kurun waktu 2008 hingga 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Badan Meterorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) agar bisa meningaktakan ketangguhan dalam mengahdapi bencana.
Pasalnya, Kepala Negara melihat Indonesia sebagai satu negara yang memiliki risiko bencana geo-hidrometeorologi yang tinggi. Bahkan ia memprediksi, dalam waktu bersamaan dapat terjadi multi bencana di tanah air.
Arahan kepada BMKG disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) BMKG Tahun 2021, secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (29/7).
"Maka kita harus meningkatkan ketangguhan kita dalam menghadapi bencana, menguatkan manajemen penanganan bencana, dan meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi dan memitigasi bencana untuk mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan, dan kerugian harta benda," ujar Jokowi.
Bekas Gubernur DKI Jakarta ini menyebutkan, kejadian bencana gempa bumi pada kurun waktu tahun 2008-2016 rata-rata 5.000-6.000 kali dalam satu tahun. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 7.169 kali dan tahun 2019 jumlahnya meningkat signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali.
Selain itu, Jokowi juga menagatakan bahwa cuaca ekstrem dan siklon tropis juga meningkat frekuensinya, durasi, dan intensitasnya. Periode ulang terjadinya El Nino atau La Nina pada periode 1981-2020.
"(Ini) cenderung semakin cepat, dua sampai dengan tiga tahunan, dibandingkan periode 1950-1980, yang berkisar lima sampai dengan tujuh tahunan," imbuhnya.
Dari situ, Jokowi meminta BMKG untuk menjaankan empat hal yang penting dalam membangun ketangguhan bencana. Misalnya yang pertama, layanan BMKG harus disertai dengan inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru.
"Tingkatkan adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat agar kita lebih mampu meminimalkan risiko yang harus kita hadapi," paparnya.
Langkah kedua yang harus dilakukan BMKG adalah menjadikan lembaganya sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan pemerintah di berbagai sektor. Informasi dari BMKG, seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa, dan kualitas udara, harus menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan.
Dalam hal ini, Jokowi meminta agar kebijakan nasional dan daerah juga harus betul-betul sensitif dan antisipatif terhadap kerawanan bencana. Untuk itu, ia meminta agar sinergi dan kolaborasi antara BMKG dengan kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah harus terus diperkuat.
Kemudian langkah yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana, terutama di tingkat daerah dari tingkat kelurahan, desa, hingga provinsi secara terus menerus.
Menurutnya, harus ada desain manajemen yang jelas yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat, sejak fase prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
"Manajemen ini juga perlu disimulasi dan dilatih sehingga ketika terjadi bencana kita sudah sangat siap, langsung bekerja dengan cepat," tuturnya.
Adapun langkah yang keempat untuk BMKG ialah edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, terutama masyarakat di wilayah rawan bencana. Kesiagaan dan ketangguhan masyarakat atas ancaman bencana, diharapkan Jokowi, bisa terus ditingkatkan.
"Budaya kesiagaan harus melembaga dalam keseharian masyarakat, manfaatkan juga kearifan lokal yang sudah ada dalam masyarakat untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana," katanya.
Maka dari itu, Jokowi menekankan agar peranan BMKG jangan hanya menyampaikan informasi cuaca, iklim, gempa dan tsunami, yang lebih cepat dan dengan jangkauan yang lebih luas pada masyarakat.
"Tetapi bersinergi bersama BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) mengedukasi masyarakat bagaimana bersiap menghadapi bencana,†tandasnya.
