Berita

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan/Net

Dunia

Imran Khan: Taliban Adalah Warga Negara Biasa, Sulit Bagi Pakistan untuk Memburunya

KAMIS, 29 JULI 2021 | 14:26 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pakistan tidak bisa memburu Taliban lantaran mereka hanya warga sipil biasa dan bukan militer.

Begitu yang dikatakan oleh Perdana Menteri Pakistan Imran Khan ketika diwawancarai oleh PBS News Hour yang dikutip The Times of India pada Selasa malam (27/7).

Pernyataan itu merupakan jawaban ketika Khan ditanya bagaimana pihaknya memburu Taliban yang diduga banyak bersembunyi di Pakistan.


"Sekarang ada kamp berisi 500 ribu orang, kamp berisi 100 ribu orang. Dan Taliban tidak memakai pakaian militer, mereka adalah warga sipil biasa. Jika ada banyak warga sipil di kamp-kamp ini, bagaimana Pakistan memburu orang-orang ini?" tanya Khan.

Jawaban Khan merujuk pada data bahwa Pakistan telah menampung 3 juta pengungsi Afghanistan, yang mayoritas adalah Pashtun, etnis yang sama dengan pejuang Taliban.

Selanjutnya, Khan juga ditanya perihal dugaan bahwa Pakistan menjadi tempat persembunyiaan bagi Taliban.

"Di mana tempat persembunyian ini? Ada 3 juta pengungsi di Pakistan yang merupakan kelompok etnis yang sama dengan Taliban," jawabnya.

Khan kemudian membantah bahwa Taliban sudah membantu Taliban secara militer, finansial, dan intelijen untuk melawan pemerintah Afghanistan.

Bahkan ia mengatakan ribuan orang Pakistan kehilangan nyawa mereka setelah perang Amerika Serikat (AS) di Afghanistan, meski Pakistan tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada 11 September 2001, di New York.

Menurut sebuah laporan yang disiapkan untuk Dewan Keamanan PBB, sekitar 6.000 teroris Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) beroperasi di sisi perbatasan Afghanistan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya