Berita

Presiden terpilih Iran Ebrahim Raisi/Net

Dunia

Senator Republik Kirim Surat ke Biden, Desak Larangan Visa untuk Ebrahim Raisi Jelang Majelis Umum PBB

KAMIS, 29 JULI 2021 | 11:18 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sejumlah Senator Republik di Amerika Serikat (AS) mendesak Presiden Joe Biden mengeluarkan larangan visa bagi Presiden terpilih Iran, Ebrahim Raisi, untuk menghadiri Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Desakan itu disampaikan melalui surat yang ditulis oleh Senator Tom Cotton, Ted Cruz, Chuck Grassley, Rick Scott, Marco Rubio, dan Marsha Blackburn kepada Biden pada Selasa (27/7).

Para senator menyebut Raisi merupakan pelanggar hak asasi manusia (HAM) yang secara konsisten mendukung hukuman tidak manusiawi terhadap rakyat Iran, seperti penyiksaan dan eksekusi.


"Ebrahim Raisi harus tetap dikenai sanksi berdasarkan UU Amerika Serikat. Jika Majelis Umum PBB mempertahankan rencananya saat ini untuk mengizinkan beberapa kehadiran langsung, Gedung Putih harus menolak Raisi dan visa para pemimpin Iran lainnya untuk hadir," tulis para senator, seperti dikutip Sputnik.

Sejauh ini Biden belum memberikan komentar atas permintaan dari para senator.

Raisi terpilih sebagai presiden Iran ke-13 dalam pemilu pada pertengahan Juni lalu. Ia dijadwalkan dilantik pada 5 Agustus.

Ia diduga menjadi bagian "Komite Kematian" yang kerap memerintahkan penangkapan dan eksekusi ribuan lawan politik.

Bukan kali pertama bagi AS menggunakan larangan visa bagi pejabat yang akan berpartisipasi dalam pertemuan PBB. Beberapa orang telah mengecam langkah AS karena melanggar Perjanjian Markas Besar PBB-AS pada 1947, di mana Washington harus mengizinkan pejabat asing masuk sebagai tuan rumah markas PBB.

"Otoritas federal, negara bagian atau lokal Amerika Serikat tidak akan memaksakan halangan apa pun untuk transit ke atau dari distrik markas perwakilan Anggota atau pejabat PBB," bunyi Bagian 11 dari perjanjian tersebut.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya