Ilustrasi vaksin Covid-19/Net
Anggaran vaksinasi sebanyak Rp 10 triliun yang dicairkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI), patut didorong untuk diawasi secara maksimal.
Pasalnya, muncul pertanyaan di publik, "mengapa pemerintah lebih banyak mendatangkan vaksin Sinovac?", padahal efikasinya tidak cukup tinggi dan harganya yang lebih mahal.
Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf, salah satu orang yang menyoroti persoalan pengadaan vaksin Covid-19 oleh pemerintah.
Kekhawatiran Gde Siriana terhadap penggunaan anggaran Rp 10 triliun untuk membeli 53,9 juta dosis vaksin karena melihat nillai yang dikeluarkan tidak sedikit.
Selain itu, ia juga berkaca pada pengadilan di Brazil yang sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam pembelian vaksin yang melibatkan Presiden Jair Bolsonaro.
Kepala Negara Brazil tersebut terseret dalam dugaan penyimpangan dana pembelian vaksin Covid-19 untuk kampanye imunisasi Brasil, yang beraal dari seorang anggota parlemen yang bersekutu dengan pemerintahan Bolsonaro.
Gde Siriana pun melihat potensi adanya pedagang vaksin yang bermain di dalam pengadaan vaksin Covid-19 di Indonesia.
"Seharusnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dapat meneliti lebih dalam kewajaran dalam harga pembelian vaksin Sinovac, yang dalam hal efikasi juga lebih rendah dari vaksin lainnya yang dibeli Indonesia," ujar Gde Siriana kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (28/7).
Gde Siriana memaparakan, ada anggaran sejumlah Rp 633,8 miliar untuk tiga juta dosis vaksin Sinovac yang tiba pada akhir 2020 lalu. Dari situ, ia mengkalkulasi harga per satu dosis vaksin Sinovac adalah Rp 211.267.
Padahal menurutnya, harga vaksin AstraZeneca jauh lebih murah dari Sinovac, yakni sebesar 3-4 dolar Amerika Serikat atau setara Rp 43.222 hingga Rp 57.620 saja per dosisnya (kurs Rp 14.479 per dolar Amerika Serikat).
"Tak cuma itu, soal efikasi, media Reuters baru-baru ini memberitakan bahwa antibodi akan menurun dalam waktu enam bulan setelah dua kali vaksinasi Sinovac," paparnya.
Gde Siriana yang juga dikenal sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) juga memberikan perbandingan, antara upaya efisiensi anggaran pengadaan vaksin yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Singapura.
"Singapura juga dapat dijadikan
benchmark harga vaksin. Misalnya harga vaksin mandiri harganya Rp 108 ribu. Bandingkan dengan vaksin mandiri di Indonesia, yang akhirnya dibatalkan pemerintah, yang capai Rp 321.000," bebernya.
Karena itu, Gde Siriana mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membuat satu badan yang bisa mempelototi penggunaan anggaran untuk pengadaan vaksin Covid-19.
"Untuk keputusan pembelian dan pemilihan merek vaksin yang efektif barangkali membutuhkan suatu Dewan Vaksin Nasional. Jangan sampai terjadi korupsi ala bansos juga terjadi pada pembelian vaksin dan vaksinasinya," tandasnya.
