Selain Tolak Fasilitas Hotel, PKS Minta Fasilitas DPR Dibuka untuk Masyarakat

Fasilitas mewah yang diperuntukkan bagi anggota DPR RI dari Setjen DPR menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Pemberian fasilitas mewah itu bagi anggota DPR itu dinilai tidak memiliki hati karena saat ini rakyat kesulitan.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan hal itu sebagai bentuk antisipasi, kebijakan Sekjen DPR itu tentu harus mengacu peraturan perundang-undangan.

"Namun demikian, pada praktiknya harus benar-benar menimbang urgensi, prioritas, dan empati terhadap kondisi rakyat kebanyakan yang jauh lebih sulit dalam menghadapi wabah Covid 19 ini," ujar Jazuli, Rabu (28/7).

Untuk itu, Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini meminta agar Setjen DPR tidak perlu menyewa fasilitas khusus seperti hotel atau penginapan.

Menurutnya, ketimbang menyewa hotel lebih baik memfungsikan fasilitas yang dimiliki DPR seperti Wisma DPR di Kopo Bogor atau fasilitas milik DPR lainnya.

Jazuli bahkan meminta seluruh fasilitas DPR itu juga dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat.

"Kami mengusulkan agar fasilitas Isoman tersebut juga terbuka untuk masyarakat yang membutuhkan tempat isolasi mandiri," pungkas Jazuli.

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI sebelumnya menyatakan, pihaknya menyediakan fasilitas hotel untuk anggota DPR RI yang positif Covid-19.

Ketentuan fasilitas itu tertuang dalam surat bernomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021.

Adapun fasilitas yang didapatkan anggota DPR saat menjalani isolasi mandiri:

1. Makan tiga kali sehari (pagi, siang, dan malam)
2. Laundry tiga potong baju per hari
3. Free Wi-Fi dan parkir
4. Konsultasi dokter melalui telepon setiap hari (Dr Fahri dari Laboratorium Amelia Clinic dan Prolepsis)
5. Kunjungan dokter atau perawat 2-3 kali, dapat vitamin
6. Satu kali tes PCR (di hari ke-7).