Berita

Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev membuat 15 reformasi selama periode kepemimpinannya, tahun 2017-2021/Kedubes Uzbekistan Di Jakarta

Dunia

Lima Tahun Pimpin Uzbekistan, Ini 15 Reformasi Penting yang Dilakukan Presiden Shavkat Mirziyoyev

RABU, 28 JULI 2021 | 18:01 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perubahan besar nan signifikan bukan tidak mungkin hadir di suatu negara, jika ada karakter kepemimpinan yang kuat.

Setidaknya itu yang berhasil dibuktikan oleh Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Selama periode kepemimpinannya, tahun 2017-2021, warga Uzbekistan telah melihat transformasi besar-besaran yang diprakarsai oleh Mirziyoyev.

Tidak tanggung-tanggung, reformasi cepat tersebut mencakup banyak bidang, termasuk konstruksi negara dan sosial, sistem peradilan dan hukum, bidang ekonomi dan sosial, keamanan dan pertahanan, kerukunan antaretnis dan toleransi beragama, serta kebijakan luar negeri.


Merujuk pada gerakan nasional Yuksalish tahun ini yang melakukan survei untuk menentukan inisiatif dan reformasi paling efektif yang telah berkontribusi pada perubahan signifikan di Uzbekistan, terdapat 15 reformasi kunci dari Mirziyoyev yang secara historis penting dibentuk selama periode kepemimpinannya.

Menurut para ahli, inisiatif paling penting dari kepemimpinannya adalah pembentukan hubungan bertetangga yang baik di kawasan Asia Tengah.

Lantas, apa saja inisiatif tersebut?

Berikut daftar lengkap 15 inisiatif Mirziyoyev di Uzbekistan, sebagaimana keterangan Kedutaan Besar Uzbekistan di Jakarta yang diterima redaksi pada awal pekan ini:

1. Terjalinnya hubungan bertetangga baik (good neighborliness) di Asia Tengah, pembukaan perbatasan dan pembuatan pos-pos pemeriksaan, dialog konstruktif dengan negara-negara Asia Tengah tentang semua masalah tanpa kecuali.

2. Memperbaiki lingkungan bisnis di Republik, khususnya, menyederhanakan proses pendaftaran dan manajemen bisnis.

3. Sebagai bagian dari pengembangan pariwisata, pengenalan rezim bebas visa untuk 90 negara dan rezim transit bebas visa untuk warga 48 negara.

4. Pengembangan sistem pelayanan publik, peluncuran pusat-pusat pelayanan publik, penghapusan birokrasi yang tidak perlu.

5. Perluasan ruang media, penguatan peran media dalam masyarakat dan pengambilan keputusan.

6. Liberalisasi pasar valuta asing, penghapusan masalah dengan uang tunai.

7. Pengenalan sistem baru untuk pertimbangan aspirasi warga negara dan keterbukaan badan-badan negara.

8. Penguatan jaminan perlindungan hak asasi manusia, penghapusan kerja paksa, termasuk pekerja anak.

9. Mengangkat isu kesetaraan gender di tingkat kebijakan negara, khususnya pembentukan Komisi Gender Partai Republik.

10. Pengenalan prosedur pemberian kewarganegaraan secara langsung kepada orang-orang yang tinggal secara permanen di Uzbekistan selama 15 tahun.

11. Pengembangan sistem pendidikan tinggi: peningkatan kuota masuk perguruan tinggi, pembukaan cabang perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

12. Pengakuan resmi statistik kemiskinan dan pembentukan pendekatan terpadu untuk pengurangannya.

13. Pembuatan hutan tanaman lindung di dasar kering Laut Aral. Peluncuran Dana Perwalian PBB untuk Keamanan Manusia untuk wilayah Laut Aral, adopsi resolusi khusus oleh Majelis Umum PBB yang menyatakan wilayah Laut Aral sebagai zona inovasi dan teknologi lingkungan.

14. Pelaksanaan perubahan hukum dan kelembagaan dalam pemberantasan korupsi.

15. Penciptaan sistem pendukung pemuda baru.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya