Berita

Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev membuat 15 reformasi selama periode kepemimpinannya, tahun 2017-2021/Kedubes Uzbekistan Di Jakarta

Dunia

Lima Tahun Pimpin Uzbekistan, Ini 15 Reformasi Penting yang Dilakukan Presiden Shavkat Mirziyoyev

RABU, 28 JULI 2021 | 18:01 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perubahan besar nan signifikan bukan tidak mungkin hadir di suatu negara, jika ada karakter kepemimpinan yang kuat.

Setidaknya itu yang berhasil dibuktikan oleh Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Selama periode kepemimpinannya, tahun 2017-2021, warga Uzbekistan telah melihat transformasi besar-besaran yang diprakarsai oleh Mirziyoyev.

Tidak tanggung-tanggung, reformasi cepat tersebut mencakup banyak bidang, termasuk konstruksi negara dan sosial, sistem peradilan dan hukum, bidang ekonomi dan sosial, keamanan dan pertahanan, kerukunan antaretnis dan toleransi beragama, serta kebijakan luar negeri.


Merujuk pada gerakan nasional Yuksalish tahun ini yang melakukan survei untuk menentukan inisiatif dan reformasi paling efektif yang telah berkontribusi pada perubahan signifikan di Uzbekistan, terdapat 15 reformasi kunci dari Mirziyoyev yang secara historis penting dibentuk selama periode kepemimpinannya.

Menurut para ahli, inisiatif paling penting dari kepemimpinannya adalah pembentukan hubungan bertetangga yang baik di kawasan Asia Tengah.

Lantas, apa saja inisiatif tersebut?

Berikut daftar lengkap 15 inisiatif Mirziyoyev di Uzbekistan, sebagaimana keterangan Kedutaan Besar Uzbekistan di Jakarta yang diterima redaksi pada awal pekan ini:

1. Terjalinnya hubungan bertetangga baik (good neighborliness) di Asia Tengah, pembukaan perbatasan dan pembuatan pos-pos pemeriksaan, dialog konstruktif dengan negara-negara Asia Tengah tentang semua masalah tanpa kecuali.

2. Memperbaiki lingkungan bisnis di Republik, khususnya, menyederhanakan proses pendaftaran dan manajemen bisnis.

3. Sebagai bagian dari pengembangan pariwisata, pengenalan rezim bebas visa untuk 90 negara dan rezim transit bebas visa untuk warga 48 negara.

4. Pengembangan sistem pelayanan publik, peluncuran pusat-pusat pelayanan publik, penghapusan birokrasi yang tidak perlu.

5. Perluasan ruang media, penguatan peran media dalam masyarakat dan pengambilan keputusan.

6. Liberalisasi pasar valuta asing, penghapusan masalah dengan uang tunai.

7. Pengenalan sistem baru untuk pertimbangan aspirasi warga negara dan keterbukaan badan-badan negara.

8. Penguatan jaminan perlindungan hak asasi manusia, penghapusan kerja paksa, termasuk pekerja anak.

9. Mengangkat isu kesetaraan gender di tingkat kebijakan negara, khususnya pembentukan Komisi Gender Partai Republik.

10. Pengenalan prosedur pemberian kewarganegaraan secara langsung kepada orang-orang yang tinggal secara permanen di Uzbekistan selama 15 tahun.

11. Pengembangan sistem pendidikan tinggi: peningkatan kuota masuk perguruan tinggi, pembukaan cabang perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

12. Pengakuan resmi statistik kemiskinan dan pembentukan pendekatan terpadu untuk pengurangannya.

13. Pembuatan hutan tanaman lindung di dasar kering Laut Aral. Peluncuran Dana Perwalian PBB untuk Keamanan Manusia untuk wilayah Laut Aral, adopsi resolusi khusus oleh Majelis Umum PBB yang menyatakan wilayah Laut Aral sebagai zona inovasi dan teknologi lingkungan.

14. Pelaksanaan perubahan hukum dan kelembagaan dalam pemberantasan korupsi.

15. Penciptaan sistem pendukung pemuda baru.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Realisasi Penerimaan Pajak Tembus Rp1.607 Triliun, Naik 24,1 Persen

Jumat, 09 Oktober 2026 | 14:26

Isu Parliamentary Threshold 1 Persen Mengemuka untuk Keadilan Demokrasi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 14:23

Pertamina Kerek Kualitas Pengelola Homestay Lokal Naik Kelas

Jumat, 09 Oktober 2026 | 14:12

TNI Harus Terbuka Ungkap Tuntas Judi Online di Rumah Dinas

Jumat, 09 Oktober 2026 | 14:09

Jelang Akhir Pekan Harga Minyak Dunia Bertahan di 103 Dolar AS

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:59

Putin Janji Bantu Iran Akhiri Perang di Timur Tengah

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:57

DPR Kebanjiran Aspirasi Masyarakat Soal Putusan MK tentang Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:50

Tanpa Restu Gerindra, DPR Diyakini Tidak akan Berani Makzulkan Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:47

Usut Tuntas Aktor di Balik Praktik Judi Online di Rumah Dinas TNI

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:37

Loncat dari Lantai Dua, Wanita Ini Selamatkan Anak saat Kebakaran di Rawamangun

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:36

Selengkapnya