Berita

Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev membuat 15 reformasi selama periode kepemimpinannya, tahun 2017-2021/Kedubes Uzbekistan Di Jakarta

Global

Lima Tahun Pimpin Uzbekistan, Ini 15 Reformasi Penting yang Dilakukan Presiden Shavkat Mirziyoyev

RABU, 28 JULI 2021 | 18:01 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perubahan besar nan signifikan bukan tidak mungkin hadir di suatu negara, jika ada karakter kepemimpinan yang kuat.

Setidaknya itu yang berhasil dibuktikan oleh Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Selama periode kepemimpinannya, tahun 2017-2021, warga Uzbekistan telah melihat transformasi besar-besaran yang diprakarsai oleh Mirziyoyev.

Tidak tanggung-tanggung, reformasi cepat tersebut mencakup banyak bidang, termasuk konstruksi negara dan sosial, sistem peradilan dan hukum, bidang ekonomi dan sosial, keamanan dan pertahanan, kerukunan antaretnis dan toleransi beragama, serta kebijakan luar negeri.


Merujuk pada gerakan nasional Yuksalish tahun ini yang melakukan survei untuk menentukan inisiatif dan reformasi paling efektif yang telah berkontribusi pada perubahan signifikan di Uzbekistan, terdapat 15 reformasi kunci dari Mirziyoyev yang secara historis penting dibentuk selama periode kepemimpinannya.

Menurut para ahli, inisiatif paling penting dari kepemimpinannya adalah pembentukan hubungan bertetangga yang baik di kawasan Asia Tengah.

Lantas, apa saja inisiatif tersebut?

Berikut daftar lengkap 15 inisiatif Mirziyoyev di Uzbekistan, sebagaimana keterangan Kedutaan Besar Uzbekistan di Jakarta yang diterima redaksi pada awal pekan ini:

1. Terjalinnya hubungan bertetangga baik (good neighborliness) di Asia Tengah, pembukaan perbatasan dan pembuatan pos-pos pemeriksaan, dialog konstruktif dengan negara-negara Asia Tengah tentang semua masalah tanpa kecuali.

2. Memperbaiki lingkungan bisnis di Republik, khususnya, menyederhanakan proses pendaftaran dan manajemen bisnis.

3. Sebagai bagian dari pengembangan pariwisata, pengenalan rezim bebas visa untuk 90 negara dan rezim transit bebas visa untuk warga 48 negara.

4. Pengembangan sistem pelayanan publik, peluncuran pusat-pusat pelayanan publik, penghapusan birokrasi yang tidak perlu.

5. Perluasan ruang media, penguatan peran media dalam masyarakat dan pengambilan keputusan.

6. Liberalisasi pasar valuta asing, penghapusan masalah dengan uang tunai.

7. Pengenalan sistem baru untuk pertimbangan aspirasi warga negara dan keterbukaan badan-badan negara.

8. Penguatan jaminan perlindungan hak asasi manusia, penghapusan kerja paksa, termasuk pekerja anak.

9. Mengangkat isu kesetaraan gender di tingkat kebijakan negara, khususnya pembentukan Komisi Gender Partai Republik.

10. Pengenalan prosedur pemberian kewarganegaraan secara langsung kepada orang-orang yang tinggal secara permanen di Uzbekistan selama 15 tahun.

11. Pengembangan sistem pendidikan tinggi: peningkatan kuota masuk perguruan tinggi, pembukaan cabang perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

12. Pengakuan resmi statistik kemiskinan dan pembentukan pendekatan terpadu untuk pengurangannya.

13. Pembuatan hutan tanaman lindung di dasar kering Laut Aral. Peluncuran Dana Perwalian PBB untuk Keamanan Manusia untuk wilayah Laut Aral, adopsi resolusi khusus oleh Majelis Umum PBB yang menyatakan wilayah Laut Aral sebagai zona inovasi dan teknologi lingkungan.

14. Pelaksanaan perubahan hukum dan kelembagaan dalam pemberantasan korupsi.

15. Penciptaan sistem pendukung pemuda baru.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya