Berita

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in/Net

Dunia

Korut-Korsel akan Buka Kantor Penghubung, Jajaki Rencana Pertemuan Puncak

RABU, 28 JULI 2021 | 14:52 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemulihan hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan mengalami perkembangan. Bahkan keduanya saat ini tengah membahas rencana pertemuan tingkat tinggi.

Menurut tiga sumber pemerintahan Korea Selatan, Seoul dan Pyongyang juga sedang membahas rencana pembukaan kembali kantor penghubung yang tahun lalu diledakkan.

Seorang sumber mengatakan, pemulihan hubungan merupakan hasil pertukaran surat yang dilakukan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada April. Menurut bocoran, keduanya bertukar surat sebanyak 10 kali.


Keduanya membahas upaya peningkatan hubungan yang memburuk sejak pertemuan puncak Korea Utara, AS, dan Korea Selatan pada 2018.

Tahun lalu, hubungan dua Korea mundur secara signifikan dengan Pyongyang mencabut komunikasi dengan Seoul, dan meledakkan kantor penghubung Kaesong.

Langkah itu diambil karena Korea Selatan dianggap membiarkan aksi para pembelot untuk mengirim selebaran propaganda di perbatasan Korea Utara.

Dikutip dari Reuters, sejauh ini belum ada kerangka waktu atau detail yang diajukan untuk melakukan pertemuan puncak karena pandemi Covid-19.

"Pembicaraan masih berlangsung, dan Covid-19 menjadi hambatan terbesar. Pertemuan tatap muka adalah yang terbaik, tetapi mudah-mudahan situasinya akan menjadi lebih baik," ujar seorang sumber.

Sementara itu sumber lainnya mengatakan, kemungkinan pertemuan puncak secara virtual juga tidak dikesampingkan karena keputusan tergantung pada Korea Utara.

“Jika kita bisa melakukan itu dan Korea Utara memiliki kemampuan itu, itu akan membuat perbedaan besar, dan membuka begitu banyak jendela peluang, sesuatu untuk memulai kembali pembicaraan dengan Amerika Serikat," terangnya.

Hingga saat ini, Korea Utara belum melaporkan kasus Covid-19. Meski begitu, negara ini memberlakukan aturan yang ketat, termasuk menutup perbatasan hingga melarang pertemuan dengan warga negara asing sejak pandemi muncul.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya