Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Aher Prasetiyani/Net

Politik

Makan 20 Menit Justru Memicu Orang Abai Prokes

RABU, 28 JULI 2021 | 09:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

RMOL. Perpanjangan PPKM Darurat ini merupakan bukti pemerintah menyadari bahwa lonjakan kasus belum mampu dikendalikan dengan baik. Apalagi kasus harian Covid-19 juga masih melonjak tajam dalam beberapa hari ini terakhir.

Begitu jelas anggota Komisi IX DPR RI Netty Aher Prasetiyani saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL mengenai pelonggaran PPKM yang dilakukan pemerintah. Salah satunya soal aturan boleh makan di tempat makan dengan batas waktu 20 menit.

"PPKM Level 4 diperpanjang hingga 2 Agustus 2021, artinya pemerintah masih memandang lonjakan kasus belum mereda,” kata Netty.


Politisi PKS ini mengatakan bahwa pemerintah seharusnya memperketat lagi aturan, bukan malah melonggarkan dengan kebijakan yang malah dijadikan lelucon di tengah masyarakat.

"Seharusnya tidak perlu ada aturan pelonggaran di masa perpanjangan ini, apalagi di tempat makan yang justru potensi penularannya sangat besar pada saat makan,” ucapnya.

Menurutnya, kebijakan makan selama 20 menit di restoran atau dine in tersebut akan membuat masyarakat abai dengan protokol kesehatan.

"Pembolehan makan di tempat dengan pembatasan waktu 20 menit justru memicu orang makan terburu-buru sehingga melupakan prokes,” tuturnya.

Dia pun meminta masyarakat untuk menambah kesabaran dalam situasi pengetatan ini. Sehingga efektivitas pengendalian pandemi bisa terwujud.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Mahkota Peradaban adalah Kemanusiaan

Senin, 26 Januari 2026 | 17:59

Thomas Djiwandono Ulas Arah Kebijakan Ekonomi di Hadapan DPR

Senin, 26 Januari 2026 | 17:49

Pemkab Bekasi Larang Developer Bangun Rumah Baru

Senin, 26 Januari 2026 | 17:46

Pengamat: SP3 Eggi Sudjana Perlu Dikaji Ulang

Senin, 26 Januari 2026 | 17:31

Adies Kadir Diusulkan jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Senin, 26 Januari 2026 | 17:26

Oknum TNI AL Pengeroyok Buruh di Talaud Bakal Ditindak Tegas

Senin, 26 Januari 2026 | 17:13

KLH Tunggu Langkah Kementerian Lain soal Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Senin, 26 Januari 2026 | 16:58

Noel Ebenezer Ingatkan Purbaya: Ada Pesta Bandit Terganggu

Senin, 26 Januari 2026 | 16:53

Longsor Watukumpul

Senin, 26 Januari 2026 | 16:51

Habiburokhman: Rekomendasi DPR kepada Polri Bersifat Mengikat

Senin, 26 Januari 2026 | 16:42

Selengkapnya