Menteri Sosial RI, Tri Rismahirini mengunjungi penerima bantuan pangan nontunai di Kota Pekalongan/RMOL Jateng
Beragam masalah ditemukan Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini saat memantau langsung pembagian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada para penerima manfaat (PM) di Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
Salah satu yang ditemuinya adalah ketidaksesuaian bantuan yang diberikan kepada masyarakat.
"Ada ketidaksesuaian antara apa yang (seharusnya) mereka terima dengan barang yang mereka dapat," kata Risma di Kelurahan Bugisan, Kota Pekalongan, Selasa (27/7).
Terkait temuannya, ia dan beberapa tim, termasuk Mabes Polri akan melakukan pendalaman. Risma mengatakan, banyak penerima manfaat tidak tahu nilai bantuan yang diterimanya.
"Apalagi yang tua-tua ini dia enggak tahu. Tahunya dia nerima beras, nerima ini iya. Dia tidak tahu nilainya berapa," tuturnya seperti diberitakan
Kantor Berita RMOLJateng.
Berdasarkan temuannya di beberapa daerah, ada beda harga bahan pokok antara E-warung dan toko lainnya. Bahkan, harga barang di E-warung terkadang lebih mahal dibanding warung biasa.
Temuan lainnya adalah bantuan kepada penerima manfaat di Kota Pekalongan berupa paket. Padahal dalam aturan, bantuan tidak boleh dalam paket dan sejenisnya.
"Karena penerima manfaat tidak makan telur, misalkan dia alergi, bisa beli daging," lanjut Risma.
Politisi PDIP itu menyebut, dalam nilai BPNT Rp 200 ribu, para PM seharusnya bebas belanja sesuai kebutuhannya. Ia pun berharap para PM bisa belanja kebutuhannya di warung mana pun, tidak harus ke E-warung.
"Itu kan nyalahi azas demokrasi dan Pancasila. Masak orang miskin harus beli di tempat yang lebih mahal?" tandasnya.
