Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J. Rachbini/Repro
Perlu ditelaah dan diambil pelajaran kenapa dan apa penyebab Indonesia bisa disebut sebagai epicentrum baru pandemi virus corona baru (Covid-19) di dunia.
Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J. Rachbini mengurai, sedikitnya ada tujuh faktor penyebab kegagalan kebijakan pengendalian Covid-19.
Pertama, pemerintah memulai dengan respons lengah, eskapis, denial.
Prof. Didik menganalisa, komunikasi pemerintah kepada masyarakat ihwal kebijakan penanganan pandemi buruk. Setiap informasi yang disampaikan tidak jelas dan membuat kebingungan masyarakat.
"Ketika di awal pandemi, ada puluhan komunikasi pejabat publik membingungkan, seperti Covid-19 tidak berkembang di tropis, Covid-19 pakai nasi kucing, susu kuda liar dll," kata Didik dalam diskusi daring Paramadina Publik Policy Institute (PPPI) bertajuk "Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia" pada Selasa (27/7).
Sehingga, sambungnya, Indonesia kehilangan golden time (waktu emas). Padahal jika ditangani dengan tepat akan meminimalisir dampak buruk pada hari ini.
Kedua, dari aspek organisasi, penanganan pandemi Covid-19 tidak jelas koordinasinya.
Prof Didik melihat, organisai penanganan terlalu gemuk dan dikerjakan secara partime sebagai kerja sambilan dari kerja utama di kementerian.
Pola organisasi semacam itu, kata Didik adalah cermin dari produk kepemimpinan yang lemah dan tidak kredibel.
"Padahal kepemipinan di masa krisis amat berbeda ketika di masa normal. Kepemimpinan di Indonesia jelas sedang diuji," tuturnya.
Ketiga kata Prof Didik, kepemimpinan di semua level bermasalah. Ia melihat komando tidak satu arah tapi banyak arah dan membingungkan.
Apalagi, pimpinan lembaga untuk pengendalikan Covid-19 berganti-ganti.
"Bahkan sejak awal juga bahkan ada friksi pusat dan daerah," sesalnya.
Kempat, kebijakan ekonomi lebih menjadi pilihan utama di masa pandemi. Imbasnya, porsi anggaran kesehatan di APBN justru sedikit dan terabaikan.
"Kelima, komitmen kepada mitra, tenaga kesehatan dan rumah sakit sebagai mitra dan stakeholder, amat lemah. Nakes dan rumah sakit banyak yang belum dibayar. Nakes banyak terpapar obat-obatan hilang dari pasaran," ucap Didik.
Keenam, data resmi terlalu berbeda dan tidak mencerminkan data sesungguhnya di lapangan. Masalahnya, pemerintah hanya mengambil data resmi yang justru tidak sesuai data lapangan.
Kata pria yang juga Ekonom senior Indef ini, seharusnya data resmi sebagai proxi saja.
Prof Didik kemudian mengungkap data hasil riset Jayadi Hanan dosen Universitas Paramadina yang menyebutkan 10 persen keluarga sampel di Indonesia telah terpapar Covid-19.
"Hal itu berarti yang terkena bisa 10-15 juta orang. Begitu pula laporan daerah kurang cepat, kurang komprehensif," katanya.
Terakhir, masih kata Prof Didik, anggaran untuk penanggulangan ekonomi nasional (PEN) ekonomi mayoritas non kesehatan dan jauh dari memadai untuk kesehatan.
Kata Prof Didik, Dana PEN Rp 690 triliun kebanyakan untuk membenahi ekonomi. Maka tidak heran jika muncul masalah Nakes tidak dibayar, oksigen bermasalah, rumah sakit belum dilunasi dan lain-lain.
"Terjadi penggelembungan dana dengan utang yang sebagiannya merupakan produk perburuan rente," tandasnya.
Turut hadir sejumlah narasumber dalam diskusi daring tersebut yakni Managing Director of PPPI Ahmad Khoirul Umam, Dosen Senior Universitas Paramadina Abdul Malik Gismar, dan Director of PPPI (2013-2018) Abdul Rahman Ma'mun.
