Berita

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin/Net

Politik

Demokrat Bisa Kena Angin Kudatuli

SELASA, 27 JULI 2021 | 16:15 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kerusuhan di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, 25 tahun lalu, yang dikenal sebagai peristiwa "Kudatuli" menjadi refleksi terhadap upaya pendongkelan kepemimpinan suatu partai.

Peristiwa yang sama dengan Kudatuli, dianggap sejumlah pihak dialami Partai Demokrat yang diguncah isu dualisme dengan diadakannya acara yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) oleh sejumlah kader yang sudah non-aktif dan keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin, menjadi seorang yang menilai nasib Partai Demokrat bisa sama dengan PDIP.


Namun dia tidak bisa mengamini apa yang terjadi dengan Demokrat merupakan bagian dari sejarah Kudatuli.

"Kasus kudatuli itu bentuk perlawanan pihak oposisi pada pemerintah. Kebetulan PDIP yang diobok-obok dan menjadi objek politik. Mungkin saat ini di era digital saat ini, bisa saja nasib Demokrat sedang sama dengan apa yang dialami oleh PDIP dulu,” ucap Ujang ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/7).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini mengatakan, apa yang dialami Demokrat jauh berbeda dengan PDIP. Demokrat saat ini masih gagah berdiri dan belum ada serangan fisik yang dialami para kader Demokrat oleh rezim yang berkuasa saat ini.

"Belum. Karena belum ada kekerasan fisik yang diterima kader-kader demokrat. Saat ini lebih pada serangan mental dan organisasional," katanya.

Ujang menambahkan, peristiwa yang dialami Demokrat dan PDIP tidak bisa disamakan, namun memiliki kesamaan secara garis besar yakni direcoki oleh rezim penguasa.

"Kasus dan Kejadian beda-beda. Namun persoalannya sama. Sama-sama oposisi diobok-obok oleh penguasa," tandasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Mahkota Peradaban adalah Kemanusiaan

Senin, 26 Januari 2026 | 17:59

Thomas Djiwandono Ulas Arah Kebijakan Ekonomi di Hadapan DPR

Senin, 26 Januari 2026 | 17:49

Pemkab Bekasi Larang Developer Bangun Rumah Baru

Senin, 26 Januari 2026 | 17:46

Pengamat: SP3 Eggi Sudjana Perlu Dikaji Ulang

Senin, 26 Januari 2026 | 17:31

Adies Kadir Diusulkan jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Senin, 26 Januari 2026 | 17:26

Oknum TNI AL Pengeroyok Buruh di Talaud Bakal Ditindak Tegas

Senin, 26 Januari 2026 | 17:13

KLH Tunggu Langkah Kementerian Lain soal Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Senin, 26 Januari 2026 | 16:58

Noel Ebenezer Ingatkan Purbaya: Ada Pesta Bandit Terganggu

Senin, 26 Januari 2026 | 16:53

Longsor Watukumpul

Senin, 26 Januari 2026 | 16:51

Habiburokhman: Rekomendasi DPR kepada Polri Bersifat Mengikat

Senin, 26 Januari 2026 | 16:42

Selengkapnya