Berita

Analis politik Hendri Satrio/Net

Politik

Soal Demokrat Dan Karma Kudatuli, Ini Kata Hendri

SELASA, 27 JULI 2021 | 14:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kerusuhan 27 Juli 1996 yang terjadi seperempat abad lalu dikenang sebagai bagian dari sejarah perkembangan demokrasi Tanah Air. Kerusuhan di kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, itu menewaskan sejumlah orang, dan menjadi salah satu anak tangga yang secara signifikan mendongkrak popularitas Megawati Soekarnoputri.

Belakangan ada anggapan yang memandang kondisi yang dialami Partai Demokrat saat ini sama dengan yang dialami PDI kubu Mega menjelang peristiwa Kudatuli. Seperti PDIP di masa itu, Partai Demokrat kini juga sedang digerpol oleh rezim.

Namun pengamat politik Hendri Satrio mengatakan, peristiwa Kudatuli itu tidak dapat disamakan dengan apa yang sedang dialami saat ini. Kendati terlihat ada peranan oknum di tubuh rezim dalam mengganggu partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono itu.


“Tidak bisa disamakan peristiwa Kudatuli dengan peristiwa lainnya (yang dialami Partai Demokrat saat ini). Kudatuli dengan segala misterinya sudah tercatat dalam sejarah, apapun implikasinya,” kata Hendri dalam perbincangan dengan redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/7).

Pendiri lembaga survei KedaiKopi ini mengatakan, anggapan bahwa Partai Demokrat sedang mendulang karma atas peristiwa Kudatuli itu juga tidak dapat dibenarkan. Anggapan ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa ketika kerusuhan di kantor DPP PDI terjadi, SBY adalah Kepala Staf Kodam Jaya. Dia disebutkan berada di lapangan, di antara para penyerang.

Hendri Satrio menegaskan, walau sepintas terlihat seperti memiliki kesamaan dengan Kudatuli, namun belum tentu arahnya akan sama.

Hendri Satrio memahami bahwa beberapa bulan belakangan ini Partai Demokrat
yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sedang bertarung menghadapi manuver politik Kepala Staf Presiden, Moeldoko.

Di mata Hendri Satrio, upaya Moeldoko merebut Partai Demokrat dari tangan AHY tidak ada kaitannya dengan PDIP. Kebetulan, seperti PDIP, Parta Demokrat juga pernah berkuasa dan ingin kembali berkuasa. 

“(Persaingan) ini sekadar kompetisi antar-parpol dan itu biasa saja,” demikian Hendri Satrio.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya