Berita

Pengamat kebijakan publik, Nasrul Zaman/Net

Politik

Pengamat Kebijakan Publik: PPKM Strategi Usang, Seolah Pemerintah Bekerja Padahal Gagap

SELASA, 27 JULI 2021 | 05:58 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi Level 3 dan 4 yang ditindaklanjuti melalui instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) dianggap sebagai strategi usang.

Bagi pengamat kebijakan publik, Nasrul Zaman, instruksi tersebut sekadar menunjukkan seolah-olah pemerintah bekerja giat menanggulangi pandemi Covid-19.

"Padahal dari sisi ilmu pengetahuan tidak ada dikenal istilah 'pelonggaran' aktivitas ketika pandemi memuncak seperti sekarang ini," kata Nasrul Zaman dikutip dari Kantor Berita RMOLAceh, Senin (26/7).

Satu hal yang paling disesalkan Nasrul adalah pemerintah pusat tak pernah berani mengambil tindakan strategis melalui karantina wilayah atau lockdown. Pemerintah hanya mengganti-ganti istilah, mulai dari PSBB hingga kini PPKM level 1-4.

"Andai dikumpulkan, maka biaya yang telah dikeluarkan pemerintah sama dengan biaya jika karantina wilayah dilakukan," kritik Nasrul.

Pemerintah juga terlihat tidak serius menanggulangi pandemi Covid-19 di Tanah Air. Bagi Nasrul, fakta di lapangan membuktikan angka positif Covid-19 terus meningkat seiring dengan gonta-ganti istilah kebijakan yang membingungkan rakyat.

"Kita melihat pemerintah selalu gagap, gugup, dan ragu-ragu dalam memutuskan keputusan yang penting untuk menjaga penularan Covid-19 (tak menyebar)," jelasnya.

Oleh karena itu, dibutuhkan keberanian dan kerelaan untuk tegas secara terukur pada pencegahan dan penanganan Covid-19 di Indonesia secara inklusif dan komprehensif.

"Menurut saya solusinya ya karantina total untuk wilayah yang berstatus gawat. Minimal Jawa di-lockdown total," tutup Nasrul.

Populer

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Viral Video Demo PT Sentul City, Don Adam: Revolusi Dimulai dari Sentul?

Senin, 13 September 2021 | 22:01

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Sentul City Sewa Preman Serobot Tanah Warga, RR: Pengusaha Berani Kurang Ajar karena Tahu Penguasa Gak Bela Rakyat

Jumat, 10 September 2021 | 01:37

Satu Suara, Menlu Meksiko, Indonesia, Korsel, Turki dan Australia Ajak Masyarakat Internasional Bantu Rakyat Afghanistan

Sabtu, 11 September 2021 | 15:36

Tito-Tjahjo Tukar Guling? Ray Rangkuti: Spekulasi PDIP Ingin Kontrol Plt Tidak Berlebihan

Rabu, 15 September 2021 | 21:22

Balas Ali Ngabalin, Ketum ProDEM: Prestasi Ko Apa, Jadi Penjilat Ko Bangga?

Senin, 13 September 2021 | 11:39

UPDATE

Di Sudan, Perusahaan China Gelembungkan Biaya Proyek Infrastruktur dan Suap Para Pejabat

Senin, 20 September 2021 | 08:16

China Larang Impor Cherimoya Taiwan, Sanksi Ekonomi Baru?

Senin, 20 September 2021 | 08:05

Tidak Terima Disentil Rocky Gerung, Ali Ngabalin: Kenapa Ngana Kalap Banget Sih Rock?

Senin, 20 September 2021 | 07:58

Pejabat Intel Benarkan Teori Israel Gunakan Robot Pembunuh untuk Menghabisi Nyawa Ilmuwan Iran Fakhrizadeh

Senin, 20 September 2021 | 07:34

Bukhori Yusuf Desak Polri Segera Tangkap Penyerang Tokoh Agama di Tangerang dan Makassar

Senin, 20 September 2021 | 07:27

Media Inggris: Pakta AUKUS Pernah Dibahas di KTT G7 Tapi Tanpa Sepengetahuan Macron

Senin, 20 September 2021 | 07:11

Partai Rusia Bersatu Amankan 41,17 Persen Suara dalam Pemilihan Duma Negara, Putin Bakal Berkuasa Lagi?

Senin, 20 September 2021 | 06:57

Diplomat: Justru Orang Eropa-lah yang Seharusnya Belajar dari Rusia tentang Apa Itu Demokrasi dan Pemilu

Senin, 20 September 2021 | 06:24

Aktivitas Pertambangan PT PBM Diduga Tanpa Amdal, GeRAK Aceh Barat Minta DLHK dan Penegak Hukum Bersikap Tegas

Senin, 20 September 2021 | 06:11

Abaikan Prancis yang Sakit Hati, Menlu Inggris Sambut Kemitraan AUKUS demi Keamanan dan Lapangan Kerja Baru

Senin, 20 September 2021 | 06:01

Selengkapnya