Pengamat kebijakan publik, Nasrul Zaman/Net
Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi Level 3 dan 4 yang ditindaklanjuti melalui instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) dianggap sebagai strategi usang.
Bagi pengamat kebijakan publik, Nasrul Zaman, instruksi tersebut sekadar menunjukkan seolah-olah pemerintah bekerja giat menanggulangi pandemi Covid-19.
"Padahal dari sisi ilmu pengetahuan tidak ada dikenal istilah 'pelonggaran' aktivitas ketika pandemi memuncak seperti sekarang ini," kata Nasrul Zaman dikutip dari
Kantor Berita RMOLAceh, Senin (26/7).
Satu hal yang paling disesalkan Nasrul adalah pemerintah pusat tak pernah berani mengambil tindakan strategis melalui karantina wilayah atau
lockdown. Pemerintah hanya mengganti-ganti istilah, mulai dari PSBB hingga kini PPKM level 1-4.
"Andai dikumpulkan, maka biaya yang telah dikeluarkan pemerintah sama dengan biaya jika karantina wilayah dilakukan," kritik Nasrul.
Pemerintah juga terlihat tidak serius menanggulangi pandemi Covid-19 di Tanah Air. Bagi Nasrul, fakta di lapangan membuktikan angka positif Covid-19 terus meningkat seiring dengan gonta-ganti istilah kebijakan yang membingungkan rakyat.
"Kita melihat pemerintah selalu gagap, gugup, dan ragu-ragu dalam memutuskan keputusan yang penting untuk menjaga penularan Covid-19 (tak menyebar)," jelasnya.
Oleh karena itu, dibutuhkan keberanian dan kerelaan untuk tegas secara terukur pada pencegahan dan penanganan Covid-19 di Indonesia secara inklusif dan komprehensif.
"Menurut saya solusinya ya karantina total untuk wilayah yang berstatus gawat. Minimal Jawa di-
lockdown total," tutup Nasrul.
