Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim/Net
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin beserta para menterinya harus mengakui bahwa mereka telah gagal dan tidak sanggup menangani krisis akibat pandemi Covid-19 saat ini.
Berbicara di hadapan parlemen pada Senin (26/7), pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengkritik kebijakan pemerintahan Muhyiddin Yassin terkait pembatalan status darurat yang menurutnya tidak mengikuti prosedur.
Sebelumnya, masih pada Senin, Menteri Hukum Takiyuddin Hassan justru mengumumkan pemerintah tidak akan memperpanjang keadaan darurat di Malaysia yang akan berakhir pada 1 Agustus.
Pengumuman tersebut mengejutkan lantaran tidak ada informasi awal dan membawa implikasi hukum.
Status darurat sendiri telah diberlakukan di Malaysia sejak Januari karena lonjakan kasus Covid-19.
Dengan sistem monarki di Malaysia, status darurat seharusnya menjadi kewenangan dari kerajaan. Sehingga pengumuman dari Takyuddin memantik kritik dari Anwar.
"Saya tidak yakin apakah yang diumumkan (Takiyuddin) sudah disampaikan atau diumumkan. Jika tidak dilakukan, maka pembatalan tidak dapat dilakukan karena menjadi bentuk penghinaan terhadap institusi penguasa Melayu, khususnya Yang Dipertuan Agung," ujar Anwar.
Menurut Anwar, sesuai dengan Pasal 150 Ayat 3 Konstitusi Federal, pengumuman Takiyuddin tidak pantas dan tidak memenuhi persyaratan.
"Anda tidak bisa mengatakan, misalnya 'hari ini kami menyatakan keadaan darurat'. Di sesi nanti dikatakan 'kami batalkan'. Apakah ini pasar malam?" sindirnya.
Di akun Twitter pribadinya, Anwar kemudian menuntut agar Muhyiddin dan kabinetnya untuk mengakui bahwa mereka telah gagal menangani pandemi.
"Perdana Menteri dan para menteri harus bermartabat dan mengakui adanya kelemahan dan kegagalan di pihak pemerintah sehingga situasi saat ini tidak lagi dapat dikendalikan oleh pemerintah," cuitnya.
