Berita

Politikus PAN, Guspardi Gaus/net

Politik

Prihatin Bansos Terlambat Disalurkan, Politikus PAN: Segera Direalisasikan!

SENIN, 26 JULI 2021 | 09:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

RMOL. Terlambatnya pencairan bantuan sosial bagi masyarakat di banyak daerah menjadi keprihatinan tersendiri bagi anggota DPR RI, Guspardi Haus.

Merasa prihatin dan kecewa, dirinya mendesak pemerintah daerah untuk segera menuntaskan tugasnya mencairkan anggaran bantuan sosial (bansos).

Masih rendahnya penyaluran bansis bagi masyarakat yang terdampak akibat Covid-19, kata Guspardi, lantaran belum berjalannya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.


Serta kurang responsifnya pemda dalam memperbarui data penerima bantuan.

Legislator asal Sumatera Barat itu menegaskan, seharusnya pemda lebih bisa update mengenai data penerima bantuan sosial ini.

“Jangan sampai ada miskomunikasi, pemerintah daerah meminta konfirmasi ke pusat untuk data dan pencairan bantuan. Padahal pemerintah pusat sudah mendorong agar bantuan sosial segera dicairkan,” jelas Guspardi lewat keterangannya, Senin (26/7).

Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, setiap pemda harus segera menggelontorkan anggaran untuk meringankan beban rakyat dan tampil menjadi yang terdepan melayani rakyatnya.

“Saat ini kebijakan PPKM Darurat telah menimbulkan masalah ekonomi bagi kelompok yang terdampak dan rentan. Pemerintah daerah itu kan  mempunyai anggaran yang bersifat reguler, Belanja Tidak Terduga (BTT), maupun melalui realokasi mata anggaran lainnya," tutur Guspardi.

"Untuk itu, semestinya pemda mempunyai atensi khusus dengan mengakselerasi pencairan mata anggaran untuk bantuan sosial baik tunai maupun nontunai segera direalisasikan,” ucapnya.

Di sisi lain, Guspardi juga mengkritisi upaya pemerintah pusat untuk mendorong refocusing APDB, sementara akurasi data penerima bantuan juga belum dibenahi.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Mahkota Peradaban adalah Kemanusiaan

Senin, 26 Januari 2026 | 17:59

Thomas Djiwandono Ulas Arah Kebijakan Ekonomi di Hadapan DPR

Senin, 26 Januari 2026 | 17:49

Pemkab Bekasi Larang Developer Bangun Rumah Baru

Senin, 26 Januari 2026 | 17:46

Pengamat: SP3 Eggi Sudjana Perlu Dikaji Ulang

Senin, 26 Januari 2026 | 17:31

Adies Kadir Diusulkan jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Senin, 26 Januari 2026 | 17:26

Oknum TNI AL Pengeroyok Buruh di Talaud Bakal Ditindak Tegas

Senin, 26 Januari 2026 | 17:13

KLH Tunggu Langkah Kementerian Lain soal Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Senin, 26 Januari 2026 | 16:58

Noel Ebenezer Ingatkan Purbaya: Ada Pesta Bandit Terganggu

Senin, 26 Januari 2026 | 16:53

Longsor Watukumpul

Senin, 26 Januari 2026 | 16:51

Habiburokhman: Rekomendasi DPR kepada Polri Bersifat Mengikat

Senin, 26 Januari 2026 | 16:42

Selengkapnya