Berita

Politikus PAN, Guspardi Gaus/net

Politik

Prihatin Bansos Terlambat Disalurkan, Politikus PAN: Segera Direalisasikan!

SENIN, 26 JULI 2021 | 09:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

RMOL. Terlambatnya pencairan bantuan sosial bagi masyarakat di banyak daerah menjadi keprihatinan tersendiri bagi anggota DPR RI, Guspardi Haus.

Merasa prihatin dan kecewa, dirinya mendesak pemerintah daerah untuk segera menuntaskan tugasnya mencairkan anggaran bantuan sosial (bansos).

Masih rendahnya penyaluran bansis bagi masyarakat yang terdampak akibat Covid-19, kata Guspardi, lantaran belum berjalannya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.


Serta kurang responsifnya pemda dalam memperbarui data penerima bantuan.

Legislator asal Sumatera Barat itu menegaskan, seharusnya pemda lebih bisa update mengenai data penerima bantuan sosial ini.

“Jangan sampai ada miskomunikasi, pemerintah daerah meminta konfirmasi ke pusat untuk data dan pencairan bantuan. Padahal pemerintah pusat sudah mendorong agar bantuan sosial segera dicairkan,” jelas Guspardi lewat keterangannya, Senin (26/7).

Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, setiap pemda harus segera menggelontorkan anggaran untuk meringankan beban rakyat dan tampil menjadi yang terdepan melayani rakyatnya.

“Saat ini kebijakan PPKM Darurat telah menimbulkan masalah ekonomi bagi kelompok yang terdampak dan rentan. Pemerintah daerah itu kan  mempunyai anggaran yang bersifat reguler, Belanja Tidak Terduga (BTT), maupun melalui realokasi mata anggaran lainnya," tutur Guspardi.

"Untuk itu, semestinya pemda mempunyai atensi khusus dengan mengakselerasi pencairan mata anggaran untuk bantuan sosial baik tunai maupun nontunai segera direalisasikan,” ucapnya.

Di sisi lain, Guspardi juga mengkritisi upaya pemerintah pusat untuk mendorong refocusing APDB, sementara akurasi data penerima bantuan juga belum dibenahi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya