Politikus PAN, Guspardi Gaus/net
RMOL. Terlambatnya pencairan bantuan sosial bagi masyarakat di banyak daerah menjadi keprihatinan tersendiri bagi anggota DPR RI, Guspardi Haus.
Merasa prihatin dan kecewa, dirinya mendesak pemerintah daerah untuk segera menuntaskan tugasnya mencairkan anggaran bantuan sosial (bansos).
Masih rendahnya penyaluran bansis bagi masyarakat yang terdampak akibat Covid-19, kata Guspardi, lantaran belum berjalannya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Serta kurang responsifnya pemda dalam memperbarui data penerima bantuan.
Legislator asal Sumatera Barat itu menegaskan, seharusnya pemda lebih bisa
update mengenai data penerima bantuan sosial ini.
“Jangan sampai ada miskomunikasi, pemerintah daerah meminta konfirmasi ke pusat untuk data dan pencairan bantuan. Padahal pemerintah pusat sudah mendorong agar bantuan sosial segera dicairkan,†jelas Guspardi lewat keterangannya, Senin (26/7).
Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, setiap pemda harus segera menggelontorkan anggaran untuk meringankan beban rakyat dan tampil menjadi yang terdepan melayani rakyatnya.
“Saat ini kebijakan PPKM Darurat telah menimbulkan masalah ekonomi bagi kelompok yang terdampak dan rentan. Pemerintah daerah itu kan mempunyai anggaran yang bersifat reguler, Belanja Tidak Terduga (BTT), maupun melalui realokasi mata anggaran lainnya," tutur Guspardi.
"Untuk itu, semestinya pemda mempunyai atensi khusus dengan mengakselerasi pencairan mata anggaran untuk bantuan sosial baik tunai maupun nontunai segera direalisasikan,†ucapnya.
Di sisi lain, Guspardi juga mengkritisi upaya pemerintah pusat untuk mendorong refocusing APDB, sementara akurasi data penerima bantuan juga belum dibenahi.
