Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah /Net

Politik

Label "Kelompok Tidak Murni" Pada Aksi "Jokowi End Game" Indikasi Rezim Jokowi Anti Kritik

MINGGU, 25 JULI 2021 | 18:39 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintahan Joko Widodo seharusnya tidak mendelegitimasi sebuah aksi demonstrasi, termasuk seruan aksi nasional "Jokowi End Game" yang direncanakan dilakukan Sabtu (24/7) kemarin.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, sepatutnya pemerintah menghormati hak publik untuk menyampaikan kritik.

Kata Dedi, salah satu bentuk kritik adalah demonstrasi.

Dedi mengingatkan, pemerintah harus merespons dengan mengakomodir setiap kritik yang muncul di masyarakat.

"Demonstrasi dengan motif apapun, pemerintah tidak elok mendelegitimasi, tetap saja itu hak publik, pemerintah tetap wajib mengakomodir," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/7).

Pandangan Dedi, respons Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyebut ada "kelompok tidak Murni di balik gerakan "Jokowi End Game" terlalu berlebihan.

Sikap Mahfud MD, mengindikasikan bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo adaah rezim anti kritik.

Bahkan, Dedi melihat mulai ada kecenderungan bahwa sistem demokrasi yang di anut Indonesia mengarah ke keropos.

"Statemen Mahfud MD terlalu berlebihan, mengindikasi rezim anti kritik. Ada semacam kekeroposan Demokrasi," demikian kata Dedi.

Menko Polhukam Mahfud MD menuding seruan aksi nasional bertema "Jokowi End Game" yang ramai di media sosial ditunggangi oleh kelompok yang tidak murni yang beniat memanfaatkan situasi.

"Ada kelompok murni dan ada kelompok tidak murni yang masalahnya itu hanya ingin menentang saja, memanfaatkan situasi," ucap Mahfud dalam konferensi pers terkait situasi politik dan keamanan, melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Sabtu (24/7).

Aparat kepolisian sendiri telah mengerahkan lebih dari tiga ribu aparat untuk mengamankan rencana aksi nasional tersebut.

Ternyata, aksi nasional "Jokowi End Game" tidak dilakukan. Padahal dari patroli Siber selama 24 jam penuh, BIN mengklaim ada indikasi gerakan "Jokowi End Game" disinyalir dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menurunkan Joko Widodo dari tahta Presiden.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Pasca Penangkapan NW, Polda Sumut Ramai Papan Bunga

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:58

Mahfud Kutip Pernyataan Yusril Soal Mahkamah Kalkulator, Yusril: Tidak Tepat!

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:50

Namanya Diseret di Sidang MK, Jokowi Irit Bicara

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:43

Serukan Penegakan Kedaulatan Rakyat, GPKR Gelar Aksi Damai di Gedung MK

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:39

4 Perusahaan Diduga Kuat Langgar UU dalam Operasional Pelabuhan Panjang

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:29

Rahmat Bagja Bantah Kenaikan Tukin Bawaslu Pengaruhi Netralitas di Pemilu 2024

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:21

Ketum JNK Dukung Gus Barra Maju Pilbup Mojokerto Periode 2024-2029

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:13

Serahkan LKPD 2023 ke BPK, Pemprov Sumut Target Raih WTP ke 10

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:04

Demi Kenyamanan, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:00

Paskah 2024, Polda Sumut Tingkatkan Pengamanan

Kamis, 28 Maret 2024 | 20:53

Selengkapnya