Berita

Ilustrasi penerapan kebijakan PPKM/Net

Politik

GMNI Desak Jokowi Penuhi Kebutuhan Masyarakat Saat Terapkan PPKM

MINGGU, 25 JULI 2021 | 15:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) meminta Presiden Joko Widodo memenuhi kebutuhan pokok masyarakat menengah kebawah pada masa pandemi Covid-19.

Khususnya saat pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Gradual (PPKM Level 1-4).

"Jika PPKM Gradual mau diterapkan, pemerintah harus penuhi kebutuhan pokok masyarakat sesuai amanat UU No.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," ujar Ketua DPP GMNI Bidang Politik, Maman Silaban, Minggu (25/7).


Maman menambahkan, saat ini penduduk dunia sedang mengalami masalah darurat kesehatan, terlebih Indonesia.

Kata Maman, sudah seharusnya pemerintah melakukan kebijakan yang terukur sesuai amanat UU Kekarantinaan Kesehatan.

"Dalam UU Kekarantinaan Kesehatan sangat jelas memaparkan prinsip dasar, teknis penangan hingga pelaksana pengawasan dalam menghadapi pandemi, itu semua tinggal dilaksanakan dengan tegas oleh bapak Presiden Jokowi untuk membawa kita keluar dari pandemi Covid-19,” tegasnya.

Maman pun berharap Presiden Jokowi tegas menindak para pembantunya di Kementeriaan yang tidak mampu melaksanakan perintahnya dengan baik.

"Jika bapak Presiden Jokowi ingin melaksanakan PPKM Gradual/Level 1-4, maka presiden harus lebih tegas dalam memerintahkan menterinya serta menindak tegas mereka jika tidak mampu melaksanakan tugas,” tutupnya.

Menutup sarannya, Maman Silaban berharap Presiden Joko Widodo untuk melihat semua permasalahan yang di timbulkan oleh pandemi Covid-19 ini secara holistik.

“Bapak Presiden Jokowi harus segera menyelamatkan masyarakat dari kesusahan untuk mencari makan dan menyelamatkan masyarakat yang sedang berjuang dari ganasnya Covid-19, keduanya sama urgentnya, yakni terkait persoalan nyama,” tandasnya.

Kebijakan PPKM level 1-4 akan berakhir hari ini Minggu (25/7). Selanjutnya pemerintah hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Mahkota Peradaban adalah Kemanusiaan

Senin, 26 Januari 2026 | 17:59

Thomas Djiwandono Ulas Arah Kebijakan Ekonomi di Hadapan DPR

Senin, 26 Januari 2026 | 17:49

Pemkab Bekasi Larang Developer Bangun Rumah Baru

Senin, 26 Januari 2026 | 17:46

Pengamat: SP3 Eggi Sudjana Perlu Dikaji Ulang

Senin, 26 Januari 2026 | 17:31

Adies Kadir Diusulkan jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Senin, 26 Januari 2026 | 17:26

Oknum TNI AL Pengeroyok Buruh di Talaud Bakal Ditindak Tegas

Senin, 26 Januari 2026 | 17:13

KLH Tunggu Langkah Kementerian Lain soal Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Senin, 26 Januari 2026 | 16:58

Noel Ebenezer Ingatkan Purbaya: Ada Pesta Bandit Terganggu

Senin, 26 Januari 2026 | 16:53

Longsor Watukumpul

Senin, 26 Januari 2026 | 16:51

Habiburokhman: Rekomendasi DPR kepada Polri Bersifat Mengikat

Senin, 26 Januari 2026 | 16:42

Selengkapnya