BIN temukan narasi penolakan PPKM untuk turunkan Presiden Jokowi/Net
Badan Intelijen Negara (BIN) secara aktif melaksanakan patroli siber selama 24 jam penuh setiap hari.
Patroli itu bertujuan untuk mencermati dinamika penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19), termasuk gejolak masyarakat terhadap kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"BIN juga aktif melaksanakan patroli siber selama 24 Jam, setiap hari selama seminggu dalam rangka mencermati aspirasi maupun berbagai narasi yang berkembang di ranah siber," ujar Deputi VII BIN, Wawan Hari Purwanto kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/7).
Temuan BIN kata Wawan, demonstrasi di era pandemi termasuk demonstrasi Jokowi End Game merupakan salah satu narasi yang dikembangkan di media sosial.
Dalam poster ajak demonstrasi yang ditemukan BIN kata Wawan, dibuat oleh provokator dengan sengaja mencatut logo-logo perusahaan e-commerce untuk menarik massa yang lebih banyak.
"Faktanya perusahaan-perusahaan tersebut maupun komunitas ojol menyebut rencana aksi tersebut adalah bagian dari kabar bohong," kata Wawan.
Sementara itu, pengamanan tetap dilakukan guna mencegah secara dini dan mendeteksi dini dari segala kemungkinan provokasi lanjutan di lapangan.
Hal itu kata Wawan, dilakukan sebagai antisipasi guna mencegah klaster baru Covid-19.
"PPKM merupakan kebijakan Pemerintah yang dibuat untuk menekan kasus baru Covid-19 sekaligus mengurangi beban rumah sakit yang semakin berat. Oleh sebab itu, rakyat diminta untuk bersabar, mematuhi kebijakan yang telah dibuat, dan menerapkan prokes secara ketat," jelas Wawan.
BIN masih kata Wawan, tidak memungkiri bahwa kebijakan PPKM membuat masyarakat lebih susah bergerak, sehingga ada sebagian masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya.
Namun demikian sambung Wawan, penyampaian aspirasi melalui aksi turun ke jalan rentan menciptakan klaster baru Covid-19 seiring munculnya varian delta yang lebih infeksius.
"Selain itu, narasi penolakan PPKM juga terindikasi digunakan untuk menyudutkan pemerintah oleh kelompok kepentingan hingga ajakan untuk menurunkan Presiden Jokowi," terang Wawan.
