Berita

Waketum PPP, Arsul Sani/Net

Politik

Untuk Redam "Kelompok Tidak Murni", PPP Sarankan Pemerintah Perluas Peran Ormas

MINGGU, 25 JULI 2021 | 05:48 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD, soal keberadaan "kelompok tidak murni" dalam seruan aksi "Jokowi End Game", bukanlah sebuah masalah tanpa solusi.

"Untuk menanggulangi kelompok-kelompok tidak murni yang ingin memanfaatkan belum optimalnya hasil kerja pemerintah dalam menanggulangi Covid tersebut, maka menurut hemat PPP langkah ke depan yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah memperluas peran serta ormas-ormas dan elemen-elemen masyarakat sipil. Termasuk organisasi profesi, organisasi pekerja, perkumpulan pedagang pasar, dan lain-lain," ujar Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, kepada wartawan, Sabtu (24/7).

Tidak bisa dipungkiri bahwa di kalangan ormas masih ada suara bahwa pemerintah seperti menjalankan langkah-langkah penanggulangan lebih dengan pendekatan 'one man show'. Sementara potensi ormas dan lain-lainnya tak diberdayakan lebih maksimal.


"Padahal ormas-ormas seperti Muhammadiyah, NU, dan organisasi-organisasi keagamaan lainnya yang memiliki atau terafiliasi dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga telah berperan serta dalam mengatasi pandemi Covid ini," tambahnya.

Untuk itu, PPP menyarankan pemerintah melibatkan ormas dalam penanganan pandemi. Sebab, PPP meyakini "kelompok tak murni" yang ingin memanfaatkan pandemi pun tak akan digubris oleh masyarakat.

"PPP berharap KPC-PEN ke depan berinisiatif lebih maksimal melibatkan peran serta ormas dan elemen masyarakat tersebut sejak dalam perencanaan kebijakan yang akan diambil. Paling tidak masukan-masukan mereka didengarkan," kata Wakil Ketua MPR RI itu.

"Jika peran serta masyarakat ini ditingkatkan, PPP yakin bahwa kelompok-kelompok tidak murni yang ingin memanfaatkan situasi untuk men-downgrade pemerintah itu juga tidak akan mendapat respons yang besar lagi dari warga masyarakat," tandas Arsul.

Seruan demonstrasi bertitel "Jokowi End Game" sempat ramai di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Seruan ini dinilai Menko Polhukam Mahfud MD didorong oleh "kelompok tidak murni" yang selalu menyerang pemerintah.

"Ada kelompok murni dan ada kelompok tidak murni yang masalahnya itu hanya ingin menentang saja, memanfaatkan situasi," ucap Mahfud dalam konferensi pers terkait situasi politik dan keamanan, melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Sabtu (24/7).

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya