Berita

Terdakwa Amiril Mukminin dan Ainul Faqih mengikuti sidang vonis mereka secara daring/Repro

Hukum

Staf Pribadi Iis Rosyita Ajukan Banding Vonis Kasus Suap Izin Ekspor Benur

SABTU, 24 JULI 2021 | 13:47 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Vonis yang diterima staf pribadi anggota DPR RI Iis Rosyita Dewi, Ainul Faqih, atas perkara suap izin ekspor benih bening lobster (BBL), dianggap tidak sesuai fakta-fakta yang ada.

Vonis hukuman Ainul Faqih dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat pada 15 Juli 2021 yang lalu.

Melalui kuasa kukumnya Munathsir Mustaman, Ainul Faqih menyatakan banding atas vonis yang diterimanya berupa  kurungan penjara selama 4 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.


Menurut Munathsir, putusan yang diambil oleh Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun keterangan saksi yang telah diperiksa selama persidangan.

Dikatakan Munathsir, Ainul Faqih hanya diperintah oleh Terdakwa I, Amiril Mukminin, untuk melakukan transfer ke rekening pihak lainnya.

Dia memastikan, Ainul Faqih tidak mengetahui sumber uang yang masuk ke rekening, apakah sumber dari uang bersih atau bersumber dari hasil kejahatan.

"Bila cuma sebatas diperintah oleh orang yang sangat dekat dengan Terdakwa III Ainul Faqih dan orang yang dikenal orang yang kita percaya tentunya belum memenuhi delik pasal yang didakwakan," kata Munathsir dalam keterangannya, (23/7).

Lanjutnya, Ainul Faqih tidak pernah menerima hadiah, atau menerima imbalan atau diberi jasa serta mendapatkan  keuntungan, dan tidak pernah menikmati uang yang diduga dari hasil kejahatan dalam perkara ini.

Ainul Faqih juga tidak pernah terlibat dalam Tim Due Diligence yang dibentuk oleh kementerian Kelautan dan Perikanan maupun penerbitan izin ekspor benur.

Munathsir juga memberikan klarifikasi bahwa Ainul Faqih tidak pernah terlibat dalam pembuatan akta perubahan PT Aero Citra Kargo. Termasuk bukan pemegang saham di PT Aero Citra Kargo.

"Kami berharap dengan upaya hukum banding ini, Majelis Hakim yang memeriksa perkara di tingkat banding bisa mempertimbangkan hal-hal tersebut. Sehingga terdakwa Ainul Faqih bisa menikmati rasa keadilan," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya