Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi, Iwan Sumule/Net

Politik

ProDEM: Jika Ingin Rakyat Selamat, Tolong Presiden Jalankan 5 Hal Ini

JUMAT, 23 JULI 2021 | 07:51 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Langkah tegas dan terukur dari pemimpin negara diperlukan agar Indonesia bisa keluar dari jerat pandemi yang menyebabkan krisis kembar, kesehatan dan ekonomi.

Sejumlah solusi untuk menangani pandemi turut disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi, Iwan Sumule, yang selama ini lantang mengkritik penanganan Covid-19 yang olehnya dinilai salah arah dan tak terukur.

“Jika ingin rakyat selamat dan tak lagi membahayakan keselamatan publik, lakukan 5 hal ini,” ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (23/7).


Langkah pertama adalah melakukan lockdown selama 2 bulan. Rakyat semua diminta untuk berada di rumah tanpa terkecuali.

Di satu sisi, pemerintah juga harus menjalankan langkah kedua, yaitu menunaikan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Wilayah. Artinya, semua warga Indonesia yang diminta berada di rumah mendapat bantuan kebutuhan pokok sehari-hari.

“Pembagian bantuan tidak hanya diberikan pada yang membutuhkan, tapi semua rakyat. Karena semua orang diminta untuk di rumah membatasi aktivitas,” tegasnya.

Langkah ketiga, pemerintah tetap melakukan testing, tracing, dan treatment (3T) ditambah dengan percepatan vaksinasi. Dengan begitu, semua yang terpapar virus bisa dipetakan dan mendapat perawatan dengan baik.

Sedangkan percepatan vaksinasi penting untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan komunal.

Langkah keempat adalah menutup semua proyek infrastruktur atau strategis nasional. Alokasi dana untuk pembangunan ibukota baru, pembangunan jalan tol, dan infrastruktur lainnya bisa dialihkan atau difokuskan untuk upaya penanganan corona.

“Terakhir, tutup semua bandara dan pelabuhan, kecuali pengiriman bansos. Ini untuk hindari varian baru yang lebih ganas masuk,” tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya