Berita

Ekonom Senior Dr. Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Di Negara Mana, Menyelesaikan Masalah Dengan Ganti Istilah?

KAMIS, 22 JULI 2021 | 18:38 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pergantian istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menjadi PPKM Level 1-4 bukanlah solusi yang diharapkan masyarakat dari pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19).

Ekonom senior Rizal Ramli, justru mengaku tidak habis pikir mengapa Presiden Joko Widodo lebih memilih mengganti istilah daripada melakukan langkah konkret.

"Di mana sih, di seluruh dunia menyelesaikan masalah dengan mengganti istilah, ini kan sudah ganti berapa kali dan semua bikin bingung," ujar Rizal dalam tayangan video di channel YouTube Sahabat Rizal Ramli, Kamis (22/7).


Selain soal perubahan istilah, kata Rizal, cukup membingungkan juga ketika Presiden Jokowi mengumumkan memperpanjang PPKM hanya lima hari saja.

Padahal, sudah sering kali pemerintah mengatakan bahwa masa inkubasi virus Covid-19 adalah 10 hingga 14 hari.

"Saya juga bingung, siklus setiap dua minggu 10-14 hari, kok diperpanjangnya cuma lima hari doang, jadi nunjukin pemerintahnya ini dalam menyelesaikan masalah tidak menggunakan science atau pengetahuan," jelasnya.

Dia menduga Presiden Jokowi lebih banyak mendengar masukan dari orang-orang dekatnya yang membawa kepentingannya masing-masing.

"Memakai pendekatan menurut siapa, menurut yang ketakutan Jokowi jatuh (bilang) 'Pak, jangan diperpanjang ini bahaya PPKM," cetusnya.

"Sementara yang lain yang kepengen ya diperpanjang 14 hari, akhirnya keputusannya di tengah 5 lima hari karena tidak menjawab masalah yang sesungguhnya dan nunjukin presiden lemah sekali, terombang ambing antara penasihat amatiran, akhirnya solusinya lebih banyak ke politik," pungkasnya.

Sejak pandemi Covid-19 masuk pada Maret 2020 pemerintahan Joko Widodo menerapkan beberapa kebijakan. Mulai PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat dan PPKM level1-4.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Nobel Ekonomi untuk Bung Hatta

Jumat, 13 November 2026 | 04:16

Menyaksikan Latopsfib TNI

Jumat, 13 November 2026 | 03:43

Jejak Pangeran Sriwijaya dalam Sejarah dan Identitas Singapura

Jumat, 13 November 2026 | 03:13

TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Data Center Menuju Kedaulatan AI Indonesia

Jumat, 13 November 2026 | 02:45

Sebelas Tokoh Masuk Radar Pengganti Gibran, Harapan Rakyat Hanya Satu

Jumat, 13 November 2026 | 02:19

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Jumat, 13 November 2026 | 01:53

Tokoh Masyarakat Ungkap Kerugian Raibnya Tanah Desa di Bekasi, Segini Besarnya

Jumat, 13 November 2026 | 01:28

Nama TK Ikut Terseret di Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Jumat, 13 November 2026 | 01:15

DRX Token Perkuat Pengembangan Ekosistem Web3

Jumat, 13 November 2026 | 00:50

Tak Mau jadi Penonton Pemilu, Hanura Rapatkan Barisan di Papua Tengah

Jumat, 13 November 2026 | 00:26

Selengkapnya