Berita

Ekonom Senior Dr. Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Di Negara Mana, Menyelesaikan Masalah Dengan Ganti Istilah?

KAMIS, 22 JULI 2021 | 18:38 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pergantian istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menjadi PPKM Level 1-4 bukanlah solusi yang diharapkan masyarakat dari pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19).

Ekonom senior Rizal Ramli, justru mengaku tidak habis pikir mengapa Presiden Joko Widodo lebih memilih mengganti istilah daripada melakukan langkah konkret.

"Di mana sih, di seluruh dunia menyelesaikan masalah dengan mengganti istilah, ini kan sudah ganti berapa kali dan semua bikin bingung," ujar Rizal dalam tayangan video di channel YouTube Sahabat Rizal Ramli, Kamis (22/7).


Selain soal perubahan istilah, kata Rizal, cukup membingungkan juga ketika Presiden Jokowi mengumumkan memperpanjang PPKM hanya lima hari saja.

Padahal, sudah sering kali pemerintah mengatakan bahwa masa inkubasi virus Covid-19 adalah 10 hingga 14 hari.

"Saya juga bingung, siklus setiap dua minggu 10-14 hari, kok diperpanjangnya cuma lima hari doang, jadi nunjukin pemerintahnya ini dalam menyelesaikan masalah tidak menggunakan science atau pengetahuan," jelasnya.

Dia menduga Presiden Jokowi lebih banyak mendengar masukan dari orang-orang dekatnya yang membawa kepentingannya masing-masing.

"Memakai pendekatan menurut siapa, menurut yang ketakutan Jokowi jatuh (bilang) 'Pak, jangan diperpanjang ini bahaya PPKM," cetusnya.

"Sementara yang lain yang kepengen ya diperpanjang 14 hari, akhirnya keputusannya di tengah 5 lima hari karena tidak menjawab masalah yang sesungguhnya dan nunjukin presiden lemah sekali, terombang ambing antara penasihat amatiran, akhirnya solusinya lebih banyak ke politik," pungkasnya.

Sejak pandemi Covid-19 masuk pada Maret 2020 pemerintahan Joko Widodo menerapkan beberapa kebijakan. Mulai PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat dan PPKM level1-4.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya