Berita

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Bambang Mujiarto/Net

Politik

Legislator Jabar Ragukan Pikobar Bisa Dipahami Dan Diakses Masyarakat Desa

KAMIS, 22 JULI 2021 | 17:21 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Aplikasi program Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) diragukan bisa diakses oleh semua warga. Terutama warga yang tinggal di pedesaan dengan akses internet yang terbatas.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Bambang Mujiarto memperkirakan, masyarakat di pedesaan belum tentu memahami fungsi Pikobar. Selain itu, akses informasi maupun jaringan internet di banyak pedesaan belum maksimal.

Ia pun membeberkan sejumlah fitur di Pikobar yang menyajikan data dan informasi terkait sebaran serta pencegahan Covid-19 yang dinilai belum sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat di pedesaan.


Hal tersebut berbanding terbalik dengan yang dialami masyarakat di perkotaan yang tidak menemui hambatan akses informasi maupun jaringan internet.

"Terbatasnya akses informasi dan sarana pendukung menjadi salah satu penyebab program Pikobar tidak dapat dijangkau oleh masyarakat di pedesaan. Permasalahan mengenai pemerataan sosialisasi program Pikobar harus menjadi perhatian serius Pemprov Jabar," kata Bambang, Kamis (22/7), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Selain persoalan tersebut, imbuh Bambang, perihal akurasi data di aplikasi tersebut harus menjadi perhatian. Mulai dari jumlah angka sebaran kasus aktif, pasien sembuh, pasien meninggal, dan data lainnya.

Oleh karena itu, Pemprov Jabar harus berpikir ulang mengenai program Pikobar. Evaluasi mengenai ketepatan pembaharuan data angka pasien harus dilakukan.

"Evaluasi besar harus dilakukan seperti pada angka kematian harus dievaluasi akurasinya, pasien terpapar, dan sembuh. Beberapa waktu ke belakang, angka kematian ini naik hampir tiap hari ada yang meninggal di tiap desa," jelasnya.

Bambang juga menyoroti kapasitas rumah sakit saat menampung pasien baik yang terpapar Covid-19 maupun pasien non-Covid. Bambang menegaskan, penanganan pasien jangan hanya terfokus pada pasien terpapar Covid-19 melainkan pasien non-Covid juga harus mendapatkan penanganganan yang sama baiknya.

"Kesiapan rumah sakit dalam menampung pasien baik pasien Covid-19 dan non-Covid, penanganan pasien non-Covid jangan dibiarkan," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya