Berita

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Net

Politik

Masyarakat Jangan Takut Divaksin, LaNyalla Minta Pemerintah Beri Penjelasan Komprehensif

KAMIS, 22 JULI 2021 | 16:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta masyarakat untuk tidak khawatir mengikuti vaksinasi. Sebab, adanya kasus warga yang meninggal usai vaksin, diketahui memiliki komorbid, atau penyakit bawaan.

LaNyalla menyatakan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan pemerintah yang mengatakan 54 orang meninggal dunia usai menerima vaksin Covid-19.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, masyarakat harus melihat dengan kaca mata lebih luas mengenai penggunaan vaksin ini.

"Sampai saat ini tidak ada bukti yang menyatakan penyebab mereka yang meninggal karena vaksin yang diterimanya. Dari penyelidikan, kebanyakan warga yang meninggal disebabkan karena komorbid atau penyakit bawaannya, jadi masyarakat tak perlu takut," ujar LaNyalla di sela-sela kunjungan reses di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (22/7).

Berdasarkan data pemerintah, persentase warga yang meninggal usai divaksin sangat kecil. Jumlah 54 orang yang meninggal itu diambil dari 5,1 juta sampel penerima vaksin.

Untuk itu, LaNyalla berharap masyarakat tidak buru-buru mengambil kesimpulan bahwa kematian warga itu karena vaksinasi Covid-19.

"Sama sekali bukan mengecilkan arti nyawa seseorang, karena itu prioritas. Tetapi di tengah pandemi kita harus bisa memahami manfaat vaksinasi yang jauh lebih besar. Meskipun bukan berarti setelah vaksin akan kebal corona," paparnya.

Karena vaksin akan melindungi tubuh, agar gejala yang ditimbulkan menjadi jauh lebih ringan ketika terpapar Covid dan masa penyembuhannya pun menjadi lebih cepat.

Meski begitu, LaNyalla meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kasus kematian warga tersebut.

Menurut LaNyalla, perlu penjelasan yang komprehensif agar kekhawatiran masyarakat berkurang. Juga prosedur vaksin yang harus ditekankan dengan mengecek riwayat penyakit bawaan calon penerima vaksin.

"Fenomena yang muncul sekarang ini banyak masyarakat takut atau tidak percaya dengan vaksin. Apalagi ditambah dengan banyaknya informasi hoax yang beredar di media sosial. Oleh karenanya diperlukan penjelasan yang meyakinkan dan sosialisasi masif bahwa vaksin ini aman," tutur mantan Ketua Umum PSSI itu.

LaNyalla juga menyoroti isu soal efektivitas vaksin Sinovac Biotech yang dipertanyakan setelah banyak tenaga kesehatan (nakes) terinfeksi corona usai divaksin sepenuhnya.

Dia menegaskan, masyarakat lebih baik tidak membuat asumsi pribadi dan menyebut vaksin Sinovac tidak efektif karena perlu ada uji klinis untuk membuktikannya.

"WHO juga tidak pernah membuat pernyataan bahwa vaksin yang saat ini beredar tidak efektif. Dan walaupun memang beberapa negara tidak menggunakan Sinovac, tapi Chili telah melakukan studi efektivitas vaksin ini," sebut LaNyalla.
 
Studi yang dilakukan Chili menunjukkan, vaksin Sinovac buatan China efektif 87,5 persen dalam mencegah rawat inap dan efektif 90,3 persen dalam mencegah perawatan di Unit Perawatan Intensif (ICU). Selain itu, Sinovac juga disebut efektif 86,3 persen mencegah kematian akibat corona.

"Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga telah memberikan izin penggunaan vaksin Sinovac. Percayalah pemerintah pasti bertujuan baik. Tidak mungkin pemerintah membahayakan rakyatnya sendiri," kata LaNyalla.

Ada lima jenis vaksin Covid-19 yang sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari BPOM. Lima vaksin itu adalah Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Kantongi Sertifikasi NBTC, Poco F6 Segera Diluncurkan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:24

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Eko Darmanto Bakal Didakwa Terima Gratifikasi dan TPPU Rp37,7 M

Senin, 06 Mei 2024 | 16:06

Fahri Hamzah: Akademisi Mau Terjun Politik Harus Ganti Baju Dulu

Senin, 06 Mei 2024 | 15:56

Pileg di Intan Jaya Molor Karena Ulah OPM

Senin, 06 Mei 2024 | 15:56

Gaduh Investasi Bodong, Pengamat: Jangan Cuma Nasabah, Bank Juga Perlu Perlindungan

Senin, 06 Mei 2024 | 15:46

Tertinggi dalam Lima Tahun, Ekonomi RI di Kuartal I 2024 Tumbuh 5,11 Persen

Senin, 06 Mei 2024 | 15:46

Parnas Tak Punya Keberanian Usung Kader Internal jadi Cagub/Cawagub Aceh

Senin, 06 Mei 2024 | 15:45

PDIP Buka Pendaftaran Cagub-Cawagub Jakarta 8 Mei 2024

Senin, 06 Mei 2024 | 15:35

Dirut Pertamina: Kita Harus Gerak Bersama

Senin, 06 Mei 2024 | 15:35

Banyak Pelanggan Masih Pakai Ponsel Jadul, Telstra Tunda Penutupan Jaringan 3G di Australia

Senin, 06 Mei 2024 | 15:31

Maju sebagai Cagub Jateng, Sudaryono Dapat Perintah Khusus Prabowo

Senin, 06 Mei 2024 | 15:24

Selengkapnya