Berita

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Net

Politik

Masyarakat Jangan Takut Divaksin, LaNyalla Minta Pemerintah Beri Penjelasan Komprehensif

KAMIS, 22 JULI 2021 | 16:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta masyarakat untuk tidak khawatir mengikuti vaksinasi. Sebab, adanya kasus warga yang meninggal usai vaksin, diketahui memiliki komorbid, atau penyakit bawaan.

LaNyalla menyatakan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan pemerintah yang mengatakan 54 orang meninggal dunia usai menerima vaksin Covid-19.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, masyarakat harus melihat dengan kaca mata lebih luas mengenai penggunaan vaksin ini.


"Sampai saat ini tidak ada bukti yang menyatakan penyebab mereka yang meninggal karena vaksin yang diterimanya. Dari penyelidikan, kebanyakan warga yang meninggal disebabkan karena komorbid atau penyakit bawaannya, jadi masyarakat tak perlu takut," ujar LaNyalla di sela-sela kunjungan reses di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (22/7).

Berdasarkan data pemerintah, persentase warga yang meninggal usai divaksin sangat kecil. Jumlah 54 orang yang meninggal itu diambil dari 5,1 juta sampel penerima vaksin.

Untuk itu, LaNyalla berharap masyarakat tidak buru-buru mengambil kesimpulan bahwa kematian warga itu karena vaksinasi Covid-19.

"Sama sekali bukan mengecilkan arti nyawa seseorang, karena itu prioritas. Tetapi di tengah pandemi kita harus bisa memahami manfaat vaksinasi yang jauh lebih besar. Meskipun bukan berarti setelah vaksin akan kebal corona," paparnya.

Karena vaksin akan melindungi tubuh, agar gejala yang ditimbulkan menjadi jauh lebih ringan ketika terpapar Covid dan masa penyembuhannya pun menjadi lebih cepat.

Meski begitu, LaNyalla meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kasus kematian warga tersebut.

Menurut LaNyalla, perlu penjelasan yang komprehensif agar kekhawatiran masyarakat berkurang. Juga prosedur vaksin yang harus ditekankan dengan mengecek riwayat penyakit bawaan calon penerima vaksin.

"Fenomena yang muncul sekarang ini banyak masyarakat takut atau tidak percaya dengan vaksin. Apalagi ditambah dengan banyaknya informasi hoax yang beredar di media sosial. Oleh karenanya diperlukan penjelasan yang meyakinkan dan sosialisasi masif bahwa vaksin ini aman," tutur mantan Ketua Umum PSSI itu.

LaNyalla juga menyoroti isu soal efektivitas vaksin Sinovac Biotech yang dipertanyakan setelah banyak tenaga kesehatan (nakes) terinfeksi corona usai divaksin sepenuhnya.

Dia menegaskan, masyarakat lebih baik tidak membuat asumsi pribadi dan menyebut vaksin Sinovac tidak efektif karena perlu ada uji klinis untuk membuktikannya.

"WHO juga tidak pernah membuat pernyataan bahwa vaksin yang saat ini beredar tidak efektif. Dan walaupun memang beberapa negara tidak menggunakan Sinovac, tapi Chili telah melakukan studi efektivitas vaksin ini," sebut LaNyalla.
 
Studi yang dilakukan Chili menunjukkan, vaksin Sinovac buatan China efektif 87,5 persen dalam mencegah rawat inap dan efektif 90,3 persen dalam mencegah perawatan di Unit Perawatan Intensif (ICU). Selain itu, Sinovac juga disebut efektif 86,3 persen mencegah kematian akibat corona.

"Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga telah memberikan izin penggunaan vaksin Sinovac. Percayalah pemerintah pasti bertujuan baik. Tidak mungkin pemerintah membahayakan rakyatnya sendiri," kata LaNyalla.

Ada lima jenis vaksin Covid-19 yang sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari BPOM. Lima vaksin itu adalah Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya