PB HMI Khawatir Terjadi Gelombang Protes Yang Mengancam Posisi Jokowi Akibat Perpanjangan PPKM

Keputusan perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menjadi PPKM Level 4 dianggap sebagai langkah gagap pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Sebab sejauh ini, kebijakan tersebut nyatanya belum mampu mengendalikan pandemi Covid-19, malah justru kian meningkat.

"Di situasi krisis yang dahsyat ini pemerintah masih percaya diri dengan PPKM sebagai kebijakan yang mampu menekan laju Covid-19, kebijakan yang justru meniadakan harapan masyarakat untuk bisa bebas dari pandemi," ujar Ketua Bidang Pemberdayaan Umat PB HMI, Ali Zakiyudfin kepada wartawan, Kamis (22/7).

Di tengah pembatasan kegiatan, kondisi ekonomi masyarakat kian tak menentu. Perpanjangan PPKM ini pun dikhawatirkan akan makin mengikis kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi.

"Kami mengamati telah terjadi beberapa aksi protes masyarakat yang menolak untuk diberlakukan kembali PPKM di beberapa wilayah. Artinya ada potensi gelombang aksi masa yang sedikit banyak akan merugikan posisi politik Presiden Joko Widodo", jelasnya.

Sayangnya, PPKM yang serba ambigu ini diperparah dengan penerbitan beberapa kebijakan yang menimbulkan kegaduhan publik, seperti Peraturan Presiden tentang Statuta Rektor Universitas Indonesia.

"Bangsa ini harus memilih jalan keluarnya sendiri jika negara terbukti gagal dan alpa dalam setiap kebijakannya. Sudah terlalu banyak yang menjadi tumbal dari kebijakan PPKM," sesalnya.

Namun kebijakan kini sudah terlanjut dibuat. Oleh karenanya, PB HMI mengimbau kepada masyarakat untuk bersabar dan menghargai imbauan pemerintah untuk taat protokol kesehatan dan menghindari aktivitas di luar rumah.

"Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat mungkin akan kehilangan kesabaran, tapi kita harus saling bergotong-royong melewati masa sulit ini" tutup Ali.