Berita

Constutional Lawyer, Viktor Santoso Tandiasa (kanan)/Repro

Politik

Kebijakan Silih Berganti, Jangan Sampai Oknum Lingkaran Jokowi Manfaatkan Covid-19 Untuk Perluas Bisnisnya

KAMIS, 22 JULI 2021 | 15:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rezim Joko Widodo diharapkan bisa fokus agar pandemi virus corona baru (Covid-19) dapat segera selesai.

Pemerintah Joko Widodo juga diminta tidak memberikan kesempatan bagi pihak-pihak di lingkaran kekuasaan memanfaatkan momen kesulitan rakyat.

Begitu yang disampaikan oleh Constutional Lawyer, Viktor Santoso Tandiasa di acara Tanya Jawa Cak Ulung bertajuk "Pembangkangan PPKM" yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/7).


Dalam acara ini, Viktor menyampaikan pandangannya terkait penanganan pandemi yang tidak dipegang oleh menteri-menteri yang berkompeten di bidangnya.

"Misalnya Menteri Kesehatan dan Satgas Covid semakin tenggelam suaranya, sementara yang paling sering bersuara adalah Menteri Keuangan, Menteri BUMN dengan Menteri Kemaritiman dan Investasi," ujar Viktor.

Hal itu kata Viktor, menjadi di saat kondisi seperti ini, pemerintah harusnya mengatasi persoalan pandemi.

"Ini sekarang persoalannya, kebijakan untuk menangani kedaruratan kesehatan atau bicara tentang investasi atau bisnis? Ini kemudian akhirnya berpengaruh kepada penanganan," kata Viktor.

Viktor pun menyoroti kebijakan rezim Jokowi dalam penanganan pandemi dengan berbagai nama yang silih berganti. Mulai dari PSBB, PSBB Total, PSBB Transisi, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat hingga PPKM level 4.

"Jangan-jangan nanti ada level pedes, level pedas gila, jadinya kaya seblak akhirnya makanan itu. Kebijakan-kebijakan ini yang kemudian terlihat mana kemudian semakin mengenyampingkan tanggung jawab negara dan terlihat tidak untuk menyelesaikan akhirnya untuk menyelesaikan pandemi," jelas Viktor.

Padahal kata Viktor, di Indonesia sendiri sudah memiliki regulasi yang jelas dalam penanganan pandemi Covid-19, yakni Karantina Wilayah atau lockdown.

"Padahal kalau kita lihat dari anggaran yang begitu besar di kucurkan, saya berfikir kalau itu kemudian dimaksimalkan untuk karantina wilayah selama 2 Minggu, mungkin itu cukup. Dan itu bisa langsung menyelesaikan adanya penyebaran-penyebaran virus," terang Viktor.

Akan tetapi, hal itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Bahkan, pemerintah menjadi fokus membuat kebijakan soal vaksin hingga oksigen.

"Sehingga anggaran itu tersebar ke berbagai macam sektor dan tidak fokus kepada bagaimana sih menghentikan pandemi ini. Kebijakan-kebijakan inilah yang kemudian saya melihat, jangan sampai kemudian ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dalam lingkaran kekuasaan untuk kemudian memperluas bisnisnya," tutur Viktor.

Karena pandangan Viktor, selama pandemi terdapat sektor-sektor usaha yang tidak mati, yakni sektor medis.

"Baik itu vitamin, obat dan lain-lain itu semua malah semakin meningkat. Ini yang saya lihat apakah memang plan dari pemerintah ini untuk menyelesaikan pandemi ini kemudian menjadi tidak fokus untuk kemudian menyelesaikan pandeminya karena ada hal-hal seperti itu," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya