Ilustrasi bantuan sosial/Net
Selama penerapan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sosial telah menyiapkan 13 pintu bantuan sosial (bansos) formal.
Seperti dibeberkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Barat, Dodo Suhendar, 13 pintu bansos tersebut adalah PKH Reguler Triwulan 3, BNPT/Program Sembako Reguler, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Beras Cadangan Pemerintah untuk KPM PKH, Bantuan Beras Cadangan Pemerintah untuk BST, Tambahan Bantuan Beras Cadangan Pemerintah untuk Pemkab/Pemkot, Bantuan Beras 5 kilogram x 1 Bulan dari Dana Non-APBN dari Kantor Sekpres.
Kemudian, Bansos Pemkab dan Pemkot (Kota Bandung, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Bogor), BLT Dana Desa, Bantuan Pelaku Usaha Mikro, Bantuan Diskon Listrik, Kartu Prakerja, dan Bantuan Subsidi Kuota Internet.
Dodo mengatakan, jumlah penerima 13 bantuan tersebut di Jabar mencapai 10.129.949 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 4.362.641 orang. Ada penambahan penerima PKH dan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Jabar.
"Jumlah penerima PKH semula 1.718.362 KK menjadi 1.813.956 KK. Kemudian, jumlah penerima BST, dari 1.957.321 KK menjadi 2.060.882 KK. Penambahan ini kemungkinan dari hasil usulan Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten/Kota yang sudah masuk ke
buffer stock data Kemensos, sudah ber-NIK valid dan padan dengan Kemendagri," ucap Dodo, Kamis (22/7), dikutip
Kantor Berita RMOLJabar.
Dodo menjelaskan, penerima bansos dari pemerintah pusat berbeda dengan Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) bansos Pemprov Jabar. Perbedaan itu karena penerima bansos Jabar merupakan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang belum masuk dalam DTKS atau Non-DTKS.
Ia menambahkan, pihaknya sudah mengajukan 1.903.583 KRTS penerima bansos Jabar untuk menjadi penerima bantuan pemerintah pusat.
"Sebagian dari KRTS penerima bansos Jabar kemungkinan besar akan menerima BST atau PKH dari pemenuhan kuota Jabar. Dan semua KRTS sudah diusulkan ke kantor Sekpres untuk menerima Bansos Beras 5 kg dari Presiden yang disalurkan oleh TNI dan Polri," tutupnya.
