Berita

Tokoh nasional DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Kalau Jokowi Tulus Ingin Persatuan, Hentikan Dulu Permainan BuzzerRp Sampah Demokrasi

KAMIS, 22 JULI 2021 | 11:15 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Serangan demi serangan yang dilancarkan para pendengung atau buzzer di media sosial telah membuat tokoh nasional DR. Rizal Ramli akhirnya memaklumi. Apalagi mereka merupakan bagian dari kelompok bayaran yang diciptakan memang untuk mendengung.

Bagi Rizal Ramli, kelompok yang disebutnya sebagai BuzzerRp ini hanya bisa mendiskreditkan pembawa pesan tanpa bisa membantah atau berargumen tentang pesan yang disampaikan.

“Rizal Ramli sudah kenyang di-branded BuzzerRp dengan 7 istilah, “nyinyir, pecatan, sakit hati, tua bangke, belajar dulu ngomong R, belum bisa move on, tidak ada prestasi”. Jutaan kali,” ujarnya kepada redaksi, Kamis (22/7).


Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini mengatakan bahwa BuzzerRp merupakan kelompok yang tidak bisa membaca dan membantah data, fakta, analisa, prediksi, dan saran yang dia sampaikan kepada pemerintah.

Sehingga cara-cara yang nonintelektual digunakan untuk memberi pembenaran pada pemerintah.

“BuzzerRp berbayar, mereka itulah sokoguru pendukung militan Mas Joko Widodo,” ujarnya.

Kepada Presiden Joko Widodo, Rizal Ramli berpesan agar aksi-aksi penggunaan BuzzerRp dihentikan. Selain menjadi sampah demokrasi, penggunaan buzzer turut merongrong niat Jokowi untuk menciptakan persatuan dan gotong royong.

“Kalau Jokowi tulus ingin persatuan dan gotong royong, hentikan dulu permainan BuzzeRP sampah demokrasi itu,” tegasnya

“Kalau tidak, seruan-seruan Jokowi itu palsu dan main pencitraan saja!” demikian Rizal Ramli.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya