Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Luhut Minta Kepala Daerah Evaluasi Penyebab Kematian Yang Tinggi

KAMIS, 22 JULI 2021 | 10:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta kepala daerah dalam wilayah PPKM Darurat se-Jawa dan Bali untuk mengevaluasi kembali penyebab kematian yang tinggi.

Koordinator PPKM Darurat ini meminta agar para kepala daerah tersebut segera menjalankan pengetesan, pelacakan dan perawatan.

"Pelaksanaan testing, tracing, dan treatment ini agar segera bisa kita eksekusi. Saya kira ini bisa berjalan lebih masif lagi, terutama sebagai mitigasi kemungkinan lonjakan setelah Idul Adha selama dua minggu ke depan," ucap Luhut lewat keterangan pers, Kamis (22/7).


Menurutnya, Presiden RI Joko Widodo telah meminta agar para kepala daerah memiliki data yang pasti terkait pasien meninggal apakah sudah divaksinasi ataukah belum. Dirinya menambahkan bahwa ketersediaan oksigen, penanganan oleh rumah sakit, akses kepada obat juga harus mendapatkan perhatian.

"Kalau boleh, semua teman-teman para gubernur dan para bupati/walikota untuk melakukan pendataan. Saya berharap ini nanti bisa disampaikan," tandasnya.

Luhut menegaskan bahwa pemerintah harus fokus kepada menurunkan tingkat kematian yang telah mencapai lebih dari seribu orang.

"Jika kita lihat varian delta ini, penyebarannya lebih cepat, sembuhnya lebih cepat, namun wafatnyapun jadi lebih cepat. Oleh karena itu saya meminta teman-teman di rumah sakit untuk segera menyusun tata laksana perawatan covid yang baru," tutupnya.

Luhut menambahkan, dengan melakukan hal tersebut maka langkah intervensi akan lebih cepat dilakukan.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Restorative Justice Jadi Komedi saat Diucapkan Jokowi

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:08

Pembentukan Dewan Perdamaian Trump Harus Dikritisi Dunia Islam

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:00

Eggi Sudjana Pengecut, Mau Cari Aman Sendiri

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:15

Beasiswa BSI Maslahat Sentuh Siswa Dhuafa

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:12

Purbaya Bakal Sidak Perusahaan Baja China Pengemplang Pajak

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:03

Kirim Surat ke Prabowo, Prodem Minta Polri Tetap di Bawah Presiden

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:32

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai SPPG Jadi PPPK Jomplang dengan Nasib Guru Madrasah

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:17

Dukung Prabowo, Gema Bangsa Bukan Cari Jabatan

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:01

Lingkaran Setan Izin Muadalah

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:38

Polri di Bawah Presiden Amanat Reformasi dan Konstitusi

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:13

Selengkapnya