Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Panggil Dubes China, Norwegia Salahkan Beijing Atas Peretasan Sistem Email Parlemen

RABU, 21 JULI 2021 | 22:48 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Norwegia telah menunjuk hidung China atas serangan siber terhadap Storting, parlemen negara tersebut. Kementerian Luar Negeri Norwegia bahkan telah memanggil Dutabesar China untuk dimintai keterangan.

Pada 10 Maret, Storting mengungkap ada pelanggaran data dan bahwa sistem email-nya telah disusupi. Peretasan dilakukan dengan mengeksploitasi kelemahan sistem keamanan dan perangkat lunak Microsoft Exchange.

Menteri Luar Negeri Norwegia Ine Eriksen Soreide mengatakan, berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, pemerintah menduga serangan tersebut berasal dari China.


"Ini adalah insiden yang sangat serius yang mempengaruhi institusi demokrasi terpenting. Kami berharap China menanggapi masalah ini dengan serius, dan memastikan bahwa insiden seperti itu tidak terulang," tegasnya, seperti dikutip Sputnik, Rabu (21/7).

Sebagai tindak lanjut, Soreide mengatakan pihaknya telah memanggil Dutabesar China untuk membahas serangan tersebut secara langsung.

"Aktivitas siber jahat seperti itu dibiarkan terjadi tidak sejalan dengan norma perilaku negara yang bertanggung jawab di ruang digital. Hari ini kami memanggil Dutabesar China dan menangani masalah ini secara langsung," tutur Soreide.

Sementara itu, Layanan Keamanan Norwegia (PST) mengatakan pihaknya masih menyelidiki serangan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, Keduataan Besar China di Norwegia menyebut kecurigaan Oslo terhadap Beijing diwarnai oleh manipulasi politik.

"Kami berharap Norwegia dapat memberikan fakta dan bukti untuk mengetahui kebenarannya," kata kedutaan.

Norwegia diketahui bukan satu-satunya negara yang menuding China telah melakukan serangan siber. Sebelumnya, China juga diduga telah menyerang jaringan email parlemen Australia yang juga melibatkan perangkat lunak Microsoft.

Tudingan Norwegia terhadap China juga telah mendapat dukungan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, NATO, dan Inggris.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Jutaan Orang Tak Sadar Terkena Diabetes

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:17

Kejati Sumut Lepaskan Tersangka Penadahan Laptop

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:00

Sektor Energi Indonesia Siap Menggebrak Melalui Biodisel 50 Persen dan PLTN

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:35

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

Pasal Pembuka, Pasal Pengunci

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:21

Eggi Sudjana Perburuk Citra Aktivis Islam

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:19

Pratikno dan Jokowi Harus Dihadirkan di Sidang Sengketa Ijazah KIP

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:03

Dugaan Pengeluaran Barang Ilegal di Cileungsi Rugikan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:45

Eggi Sudjana Konsisten Meyakini Jokowi Tak Punya Ijazah Asli

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:15

Selengkapnya