Berita

Posko tes Covid-19 yang ada di stasiun kereta api di Jakarta/Net

Politik

Bambang Haryo Minta Pemerintah Tinjau Ulang Aturan Tes Covid-19 Bagi Pengguna Moda Transportasi Umum

RABU, 21 JULI 2021 | 21:54 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

RMOL.  Persyaratan perjalanan orang menggunakan transportasi umum, baik yang terkait testing Covid-19 dengan metode rapid test atau PCR, dan juga vaksin harus dikaji ulang oleh pemerintah.

Pemerhati dan praktisi transportasi logistik, Bambang Haryo Soekartono, menyarankan pengkajian untuk syarat perjalanan tersebut. Karena menurutnya, sampai saat ini kebijakan itu tidak berjalan efektif, terutama untuk moda trasportasi antarpulau.

"Pengguna transportasi publik antarpulau sebaiknya tidak terhambat dengan persyaratan yang berat. Yang penting terapkan protokol kesehatan dan diawasi ketat selama menggunakan transportasi publik," kata Bambang kepada wartawan, Rabu (21/7).


Kata Bambang, penumpang yang sudah divaksin seharusnya tidak perlu rapid test atau PCR. Karena ia menilai syarat tersebut lebih tepat diberlakukan kepada penumpang yang belum divaksin.

"Cukup satu syarat saja dan prokes diperketat. Di banyak negara, transportasi domestiknya hanya cek suhu tubuh," ujarnya.

Haryo mengaku khawatir syarat perjalanan yang diberlakukan sekarang ini memberatkan masyarakat. Sehingga dia menyarankan, pengguna tranportasi umum disamakan dengan orang yang masuk pada fasilitas publik lainnya, yakni cek suhu tubuh.

"Masuk pasar, orang tidak diminta rapid test atau PCR atau vaksin, bahkan sering tidak dicek suhu tubuhnya. Padahal, satu orang pedagang di pasar bisa berkomunikasi dengan ratusan konsumen. Kalau di angkutan umum, orang lebih banyak diam," ungkapnya.

Dia berharap ada perubahan kebijakan yang mempermudah masyarakat menggunakan transportasi publik, sehingga masyarakat mau dan nyaman menggunakan transportasi publik.

Di samping itu, politisi Partai Gerindra ini juga menyarankan agar pemerintah memprioritaskan vaksinasi untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sebagai catatan, jumlah UMKM di Indonesia sangat besar sekitar 67 juta unit usaha dengan kontribusi dominan terhadap PDB yakni sebesar 62 sampai 63 persen. Hal ini disamping jumlah serapan SDM mencapai 97 persen dari total tenaga kerja.

"Mereka (pelaku UMKM) harus diprioritaskan karena menjadi tulang punggung ekonomi," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya