Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar /Net
Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia atau sekitar 82,6 persen belum divaksin.
Sebanyak 36,4 persen di antaranya mengaku tidak bersedia divaksin karena beberapa hal diantaranya takut efek samping setelah divaksin dan menganggap vaksin tidak efektif.
Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Dinas Kesehatan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di wilayah kecamatan hingga rukun tetangga/rukun warga (RT/RW) untuk berperan aktif dalam melakukan sosialisasi vaksinasi Covid-19 secara masif.
Langkah ini bisa dilakukan baik melalui media massa dan media sosial, ataupun menjelaskan langsung kepada masyarakat.
Kata Ketua umum DPP PKB ini, sosialisasi bisa dilakukan kepada kelompok yang belum dan menolak vaksin mengenai manfaat, dampak, dan efek samping yang diterima oleh tubuh usai divaksinasi.
Dengan cara demikian, tambah Cak Imin, masyarakat dapat memahami dan menimbulkan rasa inisiatif untuk divaksinasi.
"Kemenkes perlu mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, para guru dan dose, hingga figur publik yang berasal dari kalangan selebriti untuk menjadi teladan dan mengajak masyarakat agar mau divaksin Covid-19," ujar Cak Imin kepada wartawan, Rabu (21/7).
Cak Imin mendorong pemerintah daerah (Pemda) melalui Dinkes untuk mengatur dengan baik jadwal vaksinasi masyarakat dan memastikan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Tujuannya, agar tidak terjadi penumpukan yang menyebabkan masyarakat enggan datang ke sentra vaksinasi karena khawatir terpapar virus Covid-19 saat menunggu divaksinasi.
"Kemenkes dan Pemda perlu untuk memperbanyak sentra vaksinasi agar masyaraat memiliki banyak pilihan tempat, sehingga tidak terjadi penumpukan dan memudahkan masyarakat untuk memilih tempat vaksinasi terdekat dari rumahnya,†tutupnya.
