Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/RMOL

Politik

Ubah Aturan Agar Rektor UI Bisa Rangkap Jabatan, Ubedilah Badrun: Pemerintah Ngaco, Makin Tak Layak Dilanjutkan

RABU, 21 JULI 2021 | 09:26 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rezim pemerintahan Joko Widodo dianggap semakin ngaco. Hal ini terlihat dari terbitnya revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) demi melindungi pejabat yang melanggar aturan.

Revisi PP tentang Statuta UI ini membuat analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, terkejut.

"Saya makin terkejut dengan fenomena ini, makin meyakinkan saya betapa ngaconya pemerintahan ini. Makin tidak layak dilanjutkan karena makin keliru langkah," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/7).

Rangkap jabatan Rektor UI terungkap setelah Rektorat UI menegur pihak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI yang memberikan julukan kepada Presiden Jokowi sebagai "The King of Lip Service".

"Terungkap bahwa Rektor UI ternyata melanggar PP tentang Statuta UI," kata Ubedilah.

Berdasarkan Pasal 35 huruf c PP 68/2013 tentang Statuta UI, rektor dan wakil rektor dilarang merangkap jabatan di BUMN/BUMD maupun badan usaha swasta.

Akan tetapi, PP itu diubah menjadi PP baru, yaitu PP 75/2021 tentang Statuta UI yang tidak memuat larangan bagi Rektor UI untuk menjabat sebagai Komisaris BUMN.

"Hal ini terlihat dalam Pasal 39 (c). Secara administratif dan kebijakan publik ini aneh, publik menolak rangkap jabatan seorang rektor yang merangkap komisaris agar fokus membenahi dan memimpin kampus. Statuta juga melarangnya, eh malah bukan rektor UI-nya yang melepaskan jabatan Komisaris, namun justru aturannya yang diubah," jelas Ubedilah.

Hal itu menunjukkan, pemerintah yang melegalkan Statuta UI menjadi PP, akan tetapi berkontribusi besar membuat kebijakan yang justru berlawanan dengan aspirasi publik.

"PP Statuta UI itu Peraturan Pemerintah loh, pemerintah makin ngaco kalau begini caranya ngurus kampus," pungkas Ubedilah.

Populer

Viral Video Demo PT Sentul City, Don Adam: Revolusi Dimulai dari Sentul?

Senin, 13 September 2021 | 22:01

Sentul City Sewa Preman Serobot Tanah Warga, RR: Pengusaha Berani Kurang Ajar karena Tahu Penguasa Gak Bela Rakyat

Jumat, 10 September 2021 | 01:37

Satu Suara, Menlu Meksiko, Indonesia, Korsel, Turki dan Australia Ajak Masyarakat Internasional Bantu Rakyat Afghanistan

Sabtu, 11 September 2021 | 15:36

Jokowi Rangking Tiga Tangani Covid-19, PKS: Wajar, Kalau Menhan Nomor Dua Itu Baru Pertanyaan

Kamis, 09 September 2021 | 13:10

Tito-Tjahjo Tukar Guling? Ray Rangkuti: Spekulasi PDIP Ingin Kontrol Plt Tidak Berlebihan

Rabu, 15 September 2021 | 21:22

Balas Ali Ngabalin, Ketum ProDEM: Prestasi Ko Apa, Jadi Penjilat Ko Bangga?

Senin, 13 September 2021 | 11:39

Dugaan Syafril Sjofyan, Ali Ngabalin Alami Gejala Kejiwaan

Senin, 13 September 2021 | 20:55

UPDATE

bank bjb Borong 4 Penghargaan di Ajang Human Capital Award VII-2021

Minggu, 19 September 2021 | 01:13

Diingatkan, Jaksa Agung Jangan Tempatkan Pimpinan Jaksa Berwatak Preman di NTT

Minggu, 19 September 2021 | 01:03

Kolaborasi dengan Kagama Kaltim, Kemnaker Tingkatkan Kompetensi Angkatan Kerja Indonesia

Minggu, 19 September 2021 | 00:35

ICPW Minta Emerson Tak Lebay dalam Sampaikan Kritik

Sabtu, 18 September 2021 | 23:36

Habis Dipukuli Irjen Napoleon, M. Kece Sempat Dilarikan ke RS Polri

Sabtu, 18 September 2021 | 23:23

Polisi Benarkan Penembakan Tokoh Agama di Tangerang

Sabtu, 18 September 2021 | 23:05

Perkuat Program Desmigratif, Kemnaker-LKK PBNU Susun Modul Comunity Parenting

Sabtu, 18 September 2021 | 22:53

Jabarkan Peta Jalan Indonesia Digital, Airlangga Dukung Generasi Muda Jadi Game Changer di Era Digital

Sabtu, 18 September 2021 | 22:22

Pastikan Ali Kalora Tewas Bersama Satu Anak Buahnya, Mahfud MD Minta Masyarakat Tenang

Sabtu, 18 September 2021 | 21:37

Kakorlantas Apresiasi Penerapan Ganjil Genap Lalu Lintas Jalur Puncak

Sabtu, 18 September 2021 | 21:19

Selengkapnya