Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf/Net

Politik

Gde Siriana: Rakyat Sudah Sekarat, Menteri Cuma Sindir-sindiran Bansos

RABU, 21 JULI 2021 | 00:18 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi langkah pemerintah untuk menjamin kehidupan masyarakat di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Namun sayang, para pembantu presiden di lingkungan kementerian justru belakangan saling menyindir soal penyaluran bansos yang belum sepenuhnya diterima seluruh masyarakat.

"Rakyatnya sudah sekarat, menteri cuma sindir-sindiran (bansos)," kata Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf, Selasa (20/7).


Belakangan, Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini mengaku sempat menemui kendala dalam penyaluran bansos.

Risma mengatakan, bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sudah mulai disalurkan sejak awal bulan Juli.

Penyaluran bansos tersebut dilakukan secara nontunai melalui jaringan Himpunan Bank Negara (Himbara), yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Kemudian BST disalurkan melalui jaringan kantor PT Pos Indonesia.

Namun dalam penyalurannya ada kendala karena ada warga yang pindah tempat tinggal tanpa memberitahu kepada ketua RT setempat. Ada juga warga yang sudah menerima bansos tapi ingin meminta bansos lagi.

Di sisi lain, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju terus mendorong agar penyaluran bansos segera dilakukan di tengah pembatasan kegiatan masyarakat. Salah satunya disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Dinas Sosial bisa bergerak dan melakukan pemetaan dan pendataan, bukan hanya DTKS, tapi melihat dengan fakta-fakta di lapangan. Ketika ada masyarakat butuh bansos, jangan tunda, segera berikan," ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian.

Pemerintah telah memutuskan menambah anggaran bansos sebesar Rp 39,19 triliun untuk keluarga penerima manfaat di masa PPKM Darurat. Penyalurannya dilakukan melalui berbagai program seperti kartu sembako, kartu prakerja, beras 10 kilogram, dan perpanjangan diskon listrik.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya