Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf/Net

Politik

Gde Siriana: Rakyat Sudah Sekarat, Menteri Cuma Sindir-sindiran Bansos

RABU, 21 JULI 2021 | 00:18 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi langkah pemerintah untuk menjamin kehidupan masyarakat di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Namun sayang, para pembantu presiden di lingkungan kementerian justru belakangan saling menyindir soal penyaluran bansos yang belum sepenuhnya diterima seluruh masyarakat.

"Rakyatnya sudah sekarat, menteri cuma sindir-sindiran (bansos)," kata Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf, Selasa (20/7).

Belakangan, Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini mengaku sempat menemui kendala dalam penyaluran bansos.

Risma mengatakan, bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sudah mulai disalurkan sejak awal bulan Juli.

Penyaluran bansos tersebut dilakukan secara nontunai melalui jaringan Himpunan Bank Negara (Himbara), yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Kemudian BST disalurkan melalui jaringan kantor PT Pos Indonesia.

Namun dalam penyalurannya ada kendala karena ada warga yang pindah tempat tinggal tanpa memberitahu kepada ketua RT setempat. Ada juga warga yang sudah menerima bansos tapi ingin meminta bansos lagi.

Di sisi lain, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju terus mendorong agar penyaluran bansos segera dilakukan di tengah pembatasan kegiatan masyarakat. Salah satunya disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Dinas Sosial bisa bergerak dan melakukan pemetaan dan pendataan, bukan hanya DTKS, tapi melihat dengan fakta-fakta di lapangan. Ketika ada masyarakat butuh bansos, jangan tunda, segera berikan," ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian.

Pemerintah telah memutuskan menambah anggaran bansos sebesar Rp 39,19 triliun untuk keluarga penerima manfaat di masa PPKM Darurat. Penyalurannya dilakukan melalui berbagai program seperti kartu sembako, kartu prakerja, beras 10 kilogram, dan perpanjangan diskon listrik.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

UPDATE

Tidak Balas Dendam, Maroko Sambut Hangat Tim USM Alger di Oujda

Sabtu, 27 April 2024 | 21:50

Move On Pilpres, PDIP Siap Hadapi Pilkada 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 21:50

Absen di Acara Halal Bihalal PKS, Pengamat: Sinyal Prabowo Menolak

Sabtu, 27 April 2024 | 21:20

22 Pesawat Tempur dan Drone China Kepung Taiwan Selama Tiga Jam

Sabtu, 27 April 2024 | 21:14

Rusia Kembali Hantam Fasilitas Energi Ukraina

Sabtu, 27 April 2024 | 21:08

TETO Kecam China Usai Ubah Perubahan Rute Penerbangan Sepihak

Sabtu, 27 April 2024 | 20:24

EV Journey Experience Jakarta-Mandalika Melaju Tanpa Hambatan

Sabtu, 27 April 2024 | 20:18

Hubungan PKS dan Prabowo-Gibran, Ini Kata Surya Paloh

Sabtu, 27 April 2024 | 20:18

Gebyar Budaya Bolone Mase Tegal Raya, Wujud Syukur Kemenangan Prabowo-Gibran

Sabtu, 27 April 2024 | 19:28

Menuju Pilkada 2024, Sekjen PDIP Minta Kader Waspadai Pengkhianat

Sabtu, 27 April 2024 | 19:11

Selengkapnya