Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

PPKM Darurat Selesai Hari Ini, Saleh Daulay: Pemerintah Harus Segera Umumkan Dilanjutkan Atau Tidak

SELASA, 20 JULI 2021 | 14:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Hari ini, Selasa (20/7) kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selesai. Hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan dilanjutkan atau tidak.

Menyikapi hal tersebut anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan pemerintah harus segera mengumumkan PPKM Darurat dilanjutkan atau tidak.

“Itulah kita pemerintah harus ambil sikap sekarang sudah jam 2 siang, artinya harus sudah ada pengumuman, masyarakat sudah tahu kira-kira ini dilanjutkan atau tidak dilanjutkan,” kata Saleh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/7).


Menurutnya, jika PPKM Darurat dinyatakan tidak efektif untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19 maka kebijakan tersebut perlu diganti.

“Harus dicari kebijakan alternatif yang lain yang lebih dianggap mampu untuk menurunkan penyebaran Covid-19 ini, Kenapa? Karena terbukti bahwa PPKM Darurat ini juga menyusahkan orang,” katanya.

Menurut Ketua Fraksi PAN DPR RI ini banyak masyarakat yang menyuarakan perpanjangan PPKM Darurat lantaran dinilai tidak efektif dan menyusahkan rakyat kecil.

“Itu artinya, masyarakat melihat mungkin saja masyarakat menilai ini tidak efektif untuk menekan penyebaran virus misalnya, lalu kenapa kita dihalangi ketika berusaha dan seterusnya,” katanya.

“Kalau itu pendapat masyarakat maka harus diteliti secara serius oleh pemerintah,” imbuhnya.

Selain adanya penolakan, Saleh juga menilai ada sebagian orang yang berpendapat bahwa PPKM Darurat dinilai berhasil menekan pandemi.

“Kalau misalnya tidak ada PPKM Darurat bisa jadi penularannya jauh lebih dahsyat seperti yang sekarang. Karena itu, tetap harus dilanjutkan,” ucapnya.

“Inikan ada spertti tadi versi masyarkaat merasa kesulitan karena pandemi ada PPKM Darurat ada masyarakat yang menilai bahwa oni berhasil tapi mungkin justru dilihat bahwa penambahan kasus itu bisa lebih drastis kalau tidak dolakukan PPKM seperti sekarang,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya