Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

PPKM Darurat Selesai Hari Ini, Saleh Daulay: Pemerintah Harus Segera Umumkan Dilanjutkan Atau Tidak

SELASA, 20 JULI 2021 | 14:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Hari ini, Selasa (20/7) kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selesai. Hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan dilanjutkan atau tidak.

Menyikapi hal tersebut anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan pemerintah harus segera mengumumkan PPKM Darurat dilanjutkan atau tidak.

“Itulah kita pemerintah harus ambil sikap sekarang sudah jam 2 siang, artinya harus sudah ada pengumuman, masyarakat sudah tahu kira-kira ini dilanjutkan atau tidak dilanjutkan,” kata Saleh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/7).


Menurutnya, jika PPKM Darurat dinyatakan tidak efektif untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19 maka kebijakan tersebut perlu diganti.

“Harus dicari kebijakan alternatif yang lain yang lebih dianggap mampu untuk menurunkan penyebaran Covid-19 ini, Kenapa? Karena terbukti bahwa PPKM Darurat ini juga menyusahkan orang,” katanya.

Menurut Ketua Fraksi PAN DPR RI ini banyak masyarakat yang menyuarakan perpanjangan PPKM Darurat lantaran dinilai tidak efektif dan menyusahkan rakyat kecil.

“Itu artinya, masyarakat melihat mungkin saja masyarakat menilai ini tidak efektif untuk menekan penyebaran virus misalnya, lalu kenapa kita dihalangi ketika berusaha dan seterusnya,” katanya.

“Kalau itu pendapat masyarakat maka harus diteliti secara serius oleh pemerintah,” imbuhnya.

Selain adanya penolakan, Saleh juga menilai ada sebagian orang yang berpendapat bahwa PPKM Darurat dinilai berhasil menekan pandemi.

“Kalau misalnya tidak ada PPKM Darurat bisa jadi penularannya jauh lebih dahsyat seperti yang sekarang. Karena itu, tetap harus dilanjutkan,” ucapnya.

“Inikan ada spertti tadi versi masyarkaat merasa kesulitan karena pandemi ada PPKM Darurat ada masyarakat yang menilai bahwa oni berhasil tapi mungkin justru dilihat bahwa penambahan kasus itu bisa lebih drastis kalau tidak dolakukan PPKM seperti sekarang,” tandasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Restorative Justice Jadi Komedi saat Diucapkan Jokowi

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:08

Pembentukan Dewan Perdamaian Trump Harus Dikritisi Dunia Islam

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:00

Eggi Sudjana Pengecut, Mau Cari Aman Sendiri

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:15

Beasiswa BSI Maslahat Sentuh Siswa Dhuafa

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:12

Purbaya Bakal Sidak Perusahaan Baja China Pengemplang Pajak

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:03

Kirim Surat ke Prabowo, Prodem Minta Polri Tetap di Bawah Presiden

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:32

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai SPPG Jadi PPPK Jomplang dengan Nasib Guru Madrasah

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:17

Dukung Prabowo, Gema Bangsa Bukan Cari Jabatan

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:01

Lingkaran Setan Izin Muadalah

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:38

Polri di Bawah Presiden Amanat Reformasi dan Konstitusi

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:13

Selengkapnya