Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

PPKM Darurat Selesai Hari Ini, Saleh Daulay: Pemerintah Harus Segera Umumkan Dilanjutkan Atau Tidak

SELASA, 20 JULI 2021 | 14:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Hari ini, Selasa (20/7) kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selesai. Hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan dilanjutkan atau tidak.

Menyikapi hal tersebut anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan pemerintah harus segera mengumumkan PPKM Darurat dilanjutkan atau tidak.

“Itulah kita pemerintah harus ambil sikap sekarang sudah jam 2 siang, artinya harus sudah ada pengumuman, masyarakat sudah tahu kira-kira ini dilanjutkan atau tidak dilanjutkan,” kata Saleh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/7).


Menurutnya, jika PPKM Darurat dinyatakan tidak efektif untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19 maka kebijakan tersebut perlu diganti.

“Harus dicari kebijakan alternatif yang lain yang lebih dianggap mampu untuk menurunkan penyebaran Covid-19 ini, Kenapa? Karena terbukti bahwa PPKM Darurat ini juga menyusahkan orang,” katanya.

Menurut Ketua Fraksi PAN DPR RI ini banyak masyarakat yang menyuarakan perpanjangan PPKM Darurat lantaran dinilai tidak efektif dan menyusahkan rakyat kecil.

“Itu artinya, masyarakat melihat mungkin saja masyarakat menilai ini tidak efektif untuk menekan penyebaran virus misalnya, lalu kenapa kita dihalangi ketika berusaha dan seterusnya,” katanya.

“Kalau itu pendapat masyarakat maka harus diteliti secara serius oleh pemerintah,” imbuhnya.

Selain adanya penolakan, Saleh juga menilai ada sebagian orang yang berpendapat bahwa PPKM Darurat dinilai berhasil menekan pandemi.

“Kalau misalnya tidak ada PPKM Darurat bisa jadi penularannya jauh lebih dahsyat seperti yang sekarang. Karena itu, tetap harus dilanjutkan,” ucapnya.

“Inikan ada spertti tadi versi masyarkaat merasa kesulitan karena pandemi ada PPKM Darurat ada masyarakat yang menilai bahwa oni berhasil tapi mungkin justru dilihat bahwa penambahan kasus itu bisa lebih drastis kalau tidak dolakukan PPKM seperti sekarang,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya