Berita

Menteri Nadan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir/Net

Politik

Demokrat: Selama Ada BuzzerRp, Ucapan Maaf Menteri Cuma Sebatas Lip Service

SELASA, 20 JULI 2021 | 01:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Permintaan maaf para menteri Presiden Joko Widodo atas kegagalan penanganan pandemi Covid-19 tak akan berarti bila masih ada pendengung atau buzzer bayaran di sekeliling Istana.

"Percayalah, selama buzzerRp masih merajalela, ucapan maaf tersebut cuma lip service. Akan ada permintaan maaf edisi berikutnya," kata politisi Partai Demokrat, Syahrial Nasution dikutip dari akun Twitternya, Senin (19/7).

Ia menyadari belakangan ini banyak para pembantu presiden justru meminta maaf atas penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah.


Bagi Syahrial, permintaan maaf tersebut dilatari karena pandemi yang telah melanda llebih dari setahun di Indonesia masih tak terkendali, bahkan makin masif dilihat dari statistik kasus Covid-19.

"Beberapa hari ini mulai sering mendengar menteri-menteri Kabinet Jokowi minta maaf karena gagal membuat kebijakan terbaik untuk atasi Covid-19 sudah lebih dari 1 tahun," tandasnya.

Belum lama ini, menteri Jokowi yang menyampaikan permintaan maafnya adalah Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa dan Bali ini masih belum optimal," kata Luhut, Sabtu (17/7).

Hal yang sama juga diikuti Menteri BUMN, Erick Thohir dalam peresmian RSPJ Extensi Arafah Asrama Haji Embarkasi Jakarta hari ini.

"Kementerian BUMN dengan segala kerendahan hati memohon maaf ketika penugasan-penugasan yang diberikan kepada kami tidak sempurna, karena kesempurnaan milik Allah SWT," ujar Erick Thohir.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya