Berita

Menteri Nadan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir/Net

Politik

Demokrat: Selama Ada BuzzerRp, Ucapan Maaf Menteri Cuma Sebatas Lip Service

SELASA, 20 JULI 2021 | 01:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Permintaan maaf para menteri Presiden Joko Widodo atas kegagalan penanganan pandemi Covid-19 tak akan berarti bila masih ada pendengung atau buzzer bayaran di sekeliling Istana.

"Percayalah, selama buzzerRp masih merajalela, ucapan maaf tersebut cuma lip service. Akan ada permintaan maaf edisi berikutnya," kata politisi Partai Demokrat, Syahrial Nasution dikutip dari akun Twitternya, Senin (19/7).

Ia menyadari belakangan ini banyak para pembantu presiden justru meminta maaf atas penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah.


Bagi Syahrial, permintaan maaf tersebut dilatari karena pandemi yang telah melanda llebih dari setahun di Indonesia masih tak terkendali, bahkan makin masif dilihat dari statistik kasus Covid-19.

"Beberapa hari ini mulai sering mendengar menteri-menteri Kabinet Jokowi minta maaf karena gagal membuat kebijakan terbaik untuk atasi Covid-19 sudah lebih dari 1 tahun," tandasnya.

Belum lama ini, menteri Jokowi yang menyampaikan permintaan maafnya adalah Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa dan Bali ini masih belum optimal," kata Luhut, Sabtu (17/7).

Hal yang sama juga diikuti Menteri BUMN, Erick Thohir dalam peresmian RSPJ Extensi Arafah Asrama Haji Embarkasi Jakarta hari ini.

"Kementerian BUMN dengan segala kerendahan hati memohon maaf ketika penugasan-penugasan yang diberikan kepada kami tidak sempurna, karena kesempurnaan milik Allah SWT," ujar Erick Thohir.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya