Berita

Ilustrasi kebakaran/Net

Politik

Agar Spekulasi Liar Terjawab, Polri Harus Segera Ungkap Penyebab Kebakaran Gedung BPOM

SENIN, 19 JULI 2021 | 19:27 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Agar spekulasi liar di tengah publik terjawab, Polri harus segera mengungkap penyebab terbakarnya kantor pusat Badan Pengawas Obat dan Minuman (BPOM).

Demikian disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/7).

Jamil merasa prihatin dan menyayangkan, atas terbakarnya gedung BPOM. Pasalnya, sangat sulit dipahami gedung pemerintah yang berisi dokumen penting dan kemungkinan obat begitu mudah terbakar.


Itu artinya, kata Jamil gedung BPOM belum memenuhi standar keamanan dari segala kemungkinan penyebab kebakaran. Termasuk tentunya aspek keamanan dari kemungkinan kebakaran akibat korsleting kebakaran. Padahal semua gedung pemerintah seharusnya sudah didesain dari semua kemungkinan kebakaran. Setiap gedung juga memiliki alat preventif untuk mengatasi bila terjadi kebakaran.

Oleh karena itu, ujar Jamil, muncul spekulasi apakah kebakaran gedung BPOM terjadi secara alamiah atau kemungkinan ada tangan-tangan yang tidak bertanghung jawab ?

"Pertanyaan itu muncul karena ada spekulasi kebakaran gedung BPOM dikaitkan dengan tidak keluarnya izin obat Ivermectin dan izin ujian klinis vaksin Nusantara. Semua spekulasi itu harus segera dijawab. Untuk itu, Polisi harus segera melakukan investigasi guna mengungkap penyebab sebenarnya terjadi kebakaran gedung BPOM," pintanya.

Hasil investigasi, menurut Jamil harus secepatnya diumumkan secara terbuk ke publik. Hanya dengan begitu spekulasi liar penyebab terbakarnya gedung BPOM dapat diminimalkan.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya