Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Net
Seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta dilakukan secara cermat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Sebab, dari 16 calon yang akan mengikuti fit and proper test pada September mendatang, diduga ada calon anggota yang bermasalah.
Koalisi masyarakat sipil yang diwakili Abdulloh Hilmi menengarai adanya calon yang tidak memenuhi syarat tetapi masuk dalam ke-16 list yang akan di uji kelayakan dan kepatutan.
“Jika tidak penuhi syarat formil sebagaimana amanah UU BPK Pasal 13 huruf j, sebaiknya calon tersebut mundur atau dicoret oleh Komisi XI. Tapi sejauh ini belum ada tanda-tanda dari mereka,†kata koordinator koalisi masyarakat sipil #SaveBPK, Abdulloh Hilmi kepada wartawan, Senin (19/7).
Dari kacamata Hilmi, setidaknya ada dua calon yang disinyalir tidak memenuhi syarat namun tetap lolos dan masuk ke dalam 16 calon yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR.
Dua calon yang dimaksud adalah Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z. Soeratin. Keduanya diketahui belum dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pengelola keuangan negara, sebagaimana digariskan UU BPK.
“BPK adalah lembaga tinggi negara yang harus dijaga marwah konstitusionalnya. Komisi XI harus memperlakukan seleksi calon anggota BPK sesuai dengan marwahnya, yaitu menghormati dan melaksanakan ketentuan UU BPK,†lanjut Hilmi.
Hilmi juga mengkritik mekanisme penelitian dokumen calon anggota BPK yang terkesan tidak cermat. Harusnya, seleksi calon pemimpin lembaga tinggi negara sekelas BPK dilakukan secara lebih teliti dan jeli.
“Ibaratnya kalau mau daftar menjadi karyawan dengan kualifikasi S1 tetapi kita menyerahkan ijazah SMA, sudah pasti tidak masuk nominasi. Nah ini hampir mirip dengan kasus ini, tidak penuhi syarat sejak awal tapi kok tidak didiskualifikasi?†tandasnya.
